Pontianak – Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan laporan riset terbaru berjudul “Kebebasan atau Kebencian? Mengkaji Akuntabilitas Platform Media Sosial di Indonesia” dalam acara seminar nasional yang digelar di Jakarta. Laporan ini mengungkap peran penting media sosial dalam penyebaran ujaran kebencian, terutama yang menargetkan kelompok rentan selama Pemilu 2024.

Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dinilai belum memenuhi standar akuntabilitas yang memadai dalam moderasi konten, khususnya terkait ujaran kebencian. Salah satu catatan utamanya adalah terkait inkonsistensi dalam melakukan moderasi konten.

“Terdapat berbagai indikator untuk mengukur akuntabilitas platform digital, namun banyak platform media sosial belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas, terutama dalam hal transparansi dan moderasi konten. Laporan transparansi sering kali berfokus pada kuantitas tanpa kualitas, dan ada banyak inkonsistensi dalam penegakan kebijakan moderasi konten. Celah dalam teknologi deteksi serta perbedaan antara aplikasi mobile dan web juga menjadi tantangan dalam moderasi konten,” papar Nenden.

Heychael, salah satu peneliti SAFEnet, mengungkap bahwa perempuan dan komunitas LGBTQ menjadi target utama ujaran kebencian dengan unsur seksisme dan ancaman kekerasan selama pemilu. Meskipun ada upaya pelaporan, sebagian besar konten kebencian tetap tersebar di platform media sosial.

“Penelitian menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, LGBTQ, dan etnis minoritas seperti Tionghoa dan Rohingya menjadi sasaran utama ujaran kebencian, yang seringkali mengandung elemen seksisme, xenofobia, dan ancaman kekerasan. Meskipun ada upaya untuk melaporkan konten ini, moderasi dan akuntabilitas platform seperti Facebook dan TikTok terbukti kurang efektif, dengan sebagian besar konten kebencian masih tersedia meskipun telah dilaporkan” ungkap Heychael.

q
Sebagai penanggap, Apriyanti, Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Hari Kurniawan, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), turut memberikan pendapatnya terkait laporan ini.
Apriyanti menceritakan hambatan dan keterbatasan yang dihadapi Bawaslu dalam memoderasi ujaran kebencian.

“Proses pengawasan masih menghadapi hambatan, seperti laporan manual dan kurangnya standar yang jelas dalam membedakan jenis pelanggaran. Bawaslu menyadari keterbatasan ini dan terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut guna memperbaiki sistem pengawasan dalam pemilu mendatang” ujar Apriyanti.

Sementara itu, Hari Kurniawan menyampaikan kekecewaannya atas maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di media sosial. “Saya mengkritik ketidakpatuhan platform seperti Meta terhadap hukum Indonesia dan merasa kecewa terhadap Bawaslu yang dianggap kurang responsif dalam menangani pelanggaran, terutama yang terkait dengan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan selama pemilu” tegas pria yang akrab disapa Cak Wawa ini.

Selain memaparkan tantangan yang dihadapi dalam moderasi konten, SAFEnet menyerukan perlunya kolaborasi antara pemerintah, Bawaslu, dan platform media sosial untuk meningkatkan akuntabilitas. SAFEnet juga mendesak agar pasal-pasal karet dalam Permenkominfo 5/2020 dihapus dan merekomendasikan perbaikan dalam aturan kampanye KPU serta peningkatan kapasitas pemantau pemilu.

Kepada KPU, SAFEnet mengusulkan untuk merevisi pasal penghinaan dalam peraturan KPU mengenai kampanye dengan memperjelas karakteristik individu yang dilindungi. Sementara kepada Bawaslu, SAFEnet menyarankan peningkatan kapasitas bagi pemantau pemilu agar dapat membedakan ujaran kebencian dengan ekspresi yang sah.

SAFEnet juga merekomendasikan beberapa hal kepada platform media sosial, seperti mengembangkan kerangka kerja moderasi konten yang lebih komprehensif, meningkatkan transparansi termasuk bagi iklan politik, serta mempermudah aksesibilitas mekanisme pengaduan bagi pengguna.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan sistem moderasi di ruang digital selama pemilu dan seterusnya

Pontianak – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat bekerja sama dengan PRCF Indonesia menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Tenun Nasional yang diperingati setiap tanggal 7 September.

Rangkaian kegiatannya meliputi seminar tenun, pameran tenun, Rakor PPKD, fashion show dan pemberian anugerah kebudayaan yang akan diselenggarakan di Hotel Ibis, Pontianak, pada tanggal 7 September 2024.

Seminar Tenun mengambil tema “Menenun Impian Mengikat Harapan” yang akan membahas mengenai preservasi tenun tradisional di Kalimantan Barat. Tenun, sebuah teknik pembuatan kain yang telah ada selama berabad-abad, merupakan simbol keanekaragaman budaya Indonesia dengan motif dan teknik yang unik. Namun, upaya pelestarian dan pengembangan tenun menghadapi berbagai tantangan terutama di era global saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka acara ini akan menghadirkan para ahli, pengrajin, dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berdiskusi dan menyusun strategi guna melestarikan seni wasra di Kalimantan Barat, khususnya tenun tradisional Dayak Iban dan Desa yang begitu berharga.

Para peserta seminar dalam kesempatan ini diharapkan dapat memperoleh wawasan baru mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan seni tenun tradisional, serta berkontribusi dalam menjaga warisan budaya yang kaya ini untuk generasi mendatang. Keseluruhan rangkaian kegiatan diharapkan dapat menjadi wadah dalam pembicaraan lebih serius mengenai:

1. Meningkatkan Kesadaran: Menyebarluaskan informasi tentang pentingnya preservasi tenun dan dampaknya terhadap budaya lokal serta ekonomi kreatif.
2. Networking: Membangun jaringan antara pengrajin, desainer, akademisi, dan pihak terkait untuk kolaborasi yang lebih efektif dalam preservasi tenun.
3. Mendorong komitmen bersama dalam pelestarian tenun tradisional.

Pembicara utama dalam seminar ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Rita Hastarita, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak Wahdina, pelaku seni budaya Gusti Hendra Pratama, dan desainer Uke Tugimin. Seminar dipandu oleh moderator Fifiyati Hoesni, Dewan Pembina dan Koordinator Pemberdayaan Perempuan Yayasan PRCF Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dana Indonesiana, sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia serta memberi kesempatan pada pelaku budaya untuk mengakses langsung program kebudayaan yang dibiayai negara.

Selain dukungan dari Dana Indonesiana, acara ini juga didukung oleh Samdhana Institute dan TFCA Kalimantan, organisasi yang berkomitmen untuk melestarikan budaya dan lingkungan di Indonesia.

Acara Malam Anugerah Kebudayaan

Sebagaimana tadi telah diungkapkan, bahwa selain kegiatan seminar, juga akan ditampilkan pameran karya tenun yang menunjukkan keindahan dan keragaman teknik tenun tradisional. Pameran tenun dimaksud akan menampilkan sekitar 100 karya tenun yang merupakan karya dari lebih dari 30 orang penenun dari Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Pengunjung tidak hanya dimanjakan oleh koleksi hasil tenun tetapi juga akan diedukasi tentang bagaimana teknik memintal kapas menjadi benang, teknik menenun, teknik pewarnaan alam dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk acara Malam Anugerah Kebuudayaan akan menampikan fashion show oleh tamu undangan, peserta pelatihan tenun serta profesional model yang akan mengenakan berbagai motif tenun khas Kalimantan Barat. Fashion show produk turunan tenun tradisional diselenggarakan sebagai upaya untuk mengangkat dan memodernisasi warisan budaya yang kaya ini ke dalam dunia fashion kontemporer.

Latar belakang kegiatan ini adalah keinginan untuk menjembatani antara keindahan dan keunikan tenun tradisional dengan trend fashion masa kini, sehingga tenun tidak hanya dilihat sebagai produk budaya yang statis, tetapi sebagai bahan yang dinamis dan relevan dalam industri mode global.
Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada khalayak luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, bagaimana tenun tradisional dapat diolah menjadi berbagai produk fashion yang elegan dan inovatif, serta mendorong pelaku industri mode dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mendukung keberlanjutan kerajinan tenun lokal.

Puncak acara Peringatan Hari Tenun Nasional dan Anugerah Kebudayaan adalah penyerahan penghargaan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. Horisson, M.Kes kepada penenun, Perempuan Pelestari Tenun, Maestro dan Pelestari Budaya dari seluruh Kabupaten Kota di Kalimantan Barat.
Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah terhadap kontribusi pihak-pihak dalam upaya pelestarian tenun maupun adat tradisi serta kesenian yang ada di Kalimantan Barat.

“Kami berharap rangkaian acara ini, dari seminar hingga malam penganugerahan, dapat menjadi langkah awal untuk tindakan yang lebih besar dalam melestarikan seni tenun yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya kita,” kata Imanul Huda, Direktur PRCF Indonesia.
Rita Hastarita lebih lanjut menyampaikan bahwa “Kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci untuk memastikan warisan budaya ini terus hidup dan berkembang,” ujarnya