Pontianak – Terinsiparasi dari karakter Jeng Yah, serial Gadis Kretek, Cindyka Verona, desainer muda asal Pontianak meraih juara pertama dalam Woven Fashion Designer Competition 2024. Pengumuman pemenang itu berlangsung di Gedung Dekranasda Kalbar, Pontianak, pada Sabtu malam (31/8/24).

Woven Fashion Designer Competition 2024 adalah program kepemudaan yang menjaring calon desainer muda Kalimantan Barat. Kompetisi yang diadakan oleh Rumah Jepin dan Dekranasda Kalbar ini merupakan bagian dari peringatan Hari Tenun Nasional. Sebanyak 47 desain ikut serta dalam kompetisi.

Setelah proses seleksi, 10 finalis terpilih untuk menjalani mentoring dengan fashion designer dari Indonesia Fashion Chamber (IFC) Chapter Pontianak. Cindyka Verona (22) dinobatkan sebagai juara 1 usai menyingkirkan sejumlah desainer muda. Karya fesyen Cindyka sukses memikat perhatian dan hati para juri.

Ditemui langsung, Cindyka mengaku desain busananya terinspirasi oleh karakter Jeng Yah dari serial “Gadis Kretek”. Dalam film tersebut, Jeng Yah memiliki mimpi besar namun terhambat oleh norma masyarakat yang membatasi peran perempuan.

“Aku mencoba angkat isu tersebut dengan memadukan budaya yang ada. Terciptalah desain ini sampai akhirnya desain itu bukan hanya sekedar karya tapi menyampaikan makna bahwa setiap perempuan berhak mengejar mimpi mereka dan di support oleh lingkungan mereka,” ungkapnya.

Pada kompetisi tersebut, semua finalis menggunakan wastra Kalbar dalam membuat karya desain mereka. Termasuk Cindyka yang memilih motif tenun ikat Sintang pada karyanya desainnya.

“aku ingin menyampaikan bahwa setiap wanita harus merdeka dengan mimpi-mimpi nya,” katanya.

Selama proses pembuatan desain itu, wanita yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Tanjungpura itu mengaku mengalami beberapa kendala namun berhasil mengatasinya.

“Pengerjaan kurang lebih 20 hari. Seleksi desain dari maret kemudian disuruh desain lagi yang baru sampai akhirnya jadi,” ujarnya.

Cindyka sendiri memang kental dengan background dunia fesyan. Ia merupakan lulusan SMKN 5 Pontianak jurusan busana. Saudaranya perempuannya juga merupakan desainer. Selain itu ia saat ini bekerja salah satu rumah produksi desainer Pontianak yakni Rika Ayub dan pernah ikut kompetisi serupa tahun 2019, juga meraih juara pertama.

Dinobatkan sebagai juara, Cindyka mengaku senang sekaligus bangga. Ia menegaskan bahwa kemenanganya ini merupakan sebuah tanggung jawab untuk melestarikan tenun terutama di kalangan anak muda.

“Tujuan desain ini targenya anak muda, aku ingin anak muda Pontianak lebih kenal dengan budaya mereka salah satu nya dengan cara aku kreasikan tenun kita ini,” tukasnya.

Pontianak – Merespon tantangan yang dihadapi oleh petani perempuan di Kalimantan, Perkumpulan Gemawan merancang program dengan kerangka kerja perubahan sistem. Sebagai langkah konkret, Gemawan mengajak organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Kalimantan untuk merumuskan skenario dan strategi bersama dalam mewujudkan sistem masa depan yang diinginkan, Kamis (29/8/2024) di Rumah Gerakan Gemawan. 

Kegiatan ini meliputi penggalian ide dari peserta terkait skenario dan strategi, serta inisiasi kerjasama untuk menentukan peran dan tanggung jawab dalam merealisasikan sistem masa depan yang diinginkan.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Gemawan, Laili Khairnur, kerangka kerja ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. 

“Dalam 10-30 tahun ke depan, diharapkan akan terwujud sistem pertanian yang mendukung dan menghargai hak-hak petani perempuan, serta melindungi sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Petani perempuan disinimeliputi mereka yang bergerak di sektor pangan, hortikultura, maupun kehutanan,” ungkapnya.

Dalam program ini, Gemawan mengadopsi strategi 3R, yaitu Recognition (Pengakuan), Representation (Representasi), dan Redistribution (Redistribusi), untuk memperkuat posisi dan pemenuhan hak-hak petani perempuan. Strategi ini bertujuan untuk memastikan perempuan diakui dalam peran mereka, diwakili dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya.

Strategi 3R ini tidak hanya berfungsi untuk menguatkan posisi petani perempuan, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan negara, pasar, dan masyarakat dalam menjamin akses serta kontrol sumber daya bagi mereka. 

“Ini penting, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang semakin berdampak pada ketahanan komunitas petani,” lanjutnya.

Menurut Laili, meski peran petani perempuan cukup besar, pengakuan yang diberikan kepada petani perempuan masih jauh dari memadai.

“Peran mereka sangat besar, tapi rekognisi (pengakuan, red) yang mereka dapatkan tidak sebanding. Mereka sering tersingkirkan dalam akses legalitas, misalnya dalam kepemilikan kartu petani atau program pertanian. Pemerintah masih melihat petani itu sebagai laki-laki, padahal dalam prakteknya banyak petani yang perempuan,” ujar Laili Khainur.

Ia menekankan perlunya perubahan mindset dalam melihat petani perempuan, terutama terkait akses terhadap pelatihan dan program-program yang selama ini tidak menjangkau mereka. 

“Petani perempuan jadi tidak bisa mendapatkan akses pelatihan dan program, sehingga mereka menjadi miskin karena tidak memiliki akses tersebut,” tambahnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Laili Khainur menegaskan bahwa rekognisi terhadap petani perempuan sangat penting. Salah satunya melalui pendaftaran mereka di Kelompok Wanita Tani (KWT) atau mendapatkan kartu petani. “Negara harus mempermudah proses ini,” katanya.

Selain itu, Laili juga menyoroti pentingnya kepemimpinan petani perempuan yang terintegrasi dengan program-program desa. Misalnya, melalui alokasi anggaran khusus atau melalui pelatihan kader di tingkat desa, universitas, atau lembaga yang fokus pada petani perempuan. 

“Selanjutnya, diperlukannya sistem informasi iklim juga penting agar petani tahu kapan musim hujan, kapan waktu tanam, dan perhitungan panen. Selain itu, harus ada anggaran khusus berbasis gender untuk isu pertanian, karena jika masih netral, petani perempuan akan semakin tersingkirkan,” jelasnya.

Dengan strategi-strategi tersebut, Laili berharap petani perempuan di Kalimantan bisa mendapatkan pengakuan dan akses yang setara, serta mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.

Ditambahkan Konsultan Peneliti dari Visi Integritas, Adnan Topan Husodo, ada dua aspek besar yang memulai penelitian ke petani perempuan, yaitu aspek ekonomi dan politik. 

“Dua aspek besar ini yg memulai penelitian kita ke petani perempuan karna banyak konteks yang mengelilingi,” jelasnya saat memaparkan temuan terkait petani perempuan.

Berawal dari analisis situasi terkini yang menunjukkan kerentanan dan ketahanan perempuan di berbagai peran, baik sebagai petani, pelaku ekonomi, maupun warga negara. Kemudian mengungkap bahwa petani perempuan di Kalimantan masih menghadapi masalah struktural yang menghalangi akses mereka terhadap sumber daya dan partisipasi dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik. 

“Identitas ganda yang mereka emban, sebagai perempuan, petani, dan ibu rumah tangga, menambah beban yang tidak seimbang dengan peran strategis mereka di masyarakat,” pungkasnya. 

Puan Khatulistiwa – Kalbar khususnya Singkawang kehilangan aktivis perempuan sekaligus advokat pembela kaum perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Dia adalah Rosita Nengsih, baru saja dikabarkan meninggal dunia. Rosita menghembuskan nafas terakhir di RS Vincentius pukul 12.40 Wib dalam usia 63 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Uray Dahlan M. Suka No 22 Kelurahan Sekip Lama Singkawang.

Menurut informasi, Mb Neneng, demikian sapaan karib Rosita Nengsih, selama 14 hari belakangan menderita sakit stroke. “Mba neneng mengalami sakit stroke selama 14 hari. Hanya saja untuk kepastian penyebab berpulangnya beliau karena apa, belum bisa dipastikan,” kata Kusmalina, teman satu organisasi di Majelis Perempuan Melayu –Kalimantan Barat (MPM-KB).

Semasa hidupnya, Mba Neneng kerap memperhatikan dan membela kaum perempuan dan anak-anak yang sedang mengalami kasus, diantaranya kasus kekerasan. Almarhumah sangat konsen mengurus dan memperjuangkan keadilan untuk mereka hingga di meja persidangan. Bahkan Mb Neneng memiliki shelter khusus untuk menampung perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki rumah singgah selama pendampingannya.

Cukup banyak kaum perempuan dan anak-anak yang terbantu melalui tangan dingin Mb Neneng yang juga penggemar warna ungu ini. Tidak hanya dari Singkawang, Mb Neneng juga membantu dan menampung korban yang berasal dari luar Singkawang, seperti Sambas Bengkayang dan sekitarnya. Mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga kebutuhan hidupnya sehari-hari selama pendampingan berlangsung.

Mb Neneng, juga cukup dekat dengan kaum jurnalis. Dia selalu memberikan informasi terkini mengenai kasus yang sedang ditangani, bahkan sesekali mengundang jurnalis untuk sekadar minum dan diskusi ringan di rumahnya. Kini, pejuang perempuan dan anak-anak itu telah tiada, selamat jalan Mb Neneng, semangat dan perjuanganmu membela dan mencari keadilan akan menjadi teladan bagi generasi penerus.

Penulis : SILVINA

Pelaku usaha biasanya membuat karangan bunga atau disebut buket menggunakan bunga segar, artificial (palsu) atau bunga kering. Namun berbeda dengan ibu muda asal Pontianak, Cintia Oktaviani. Ia membuat buket bunga dari roti jala.

Roti jala merupakan camilan tradisional yang berasal dari masyarakat Melayu di Sumatera Utara. Kue ini kerap disantap atau dicocol dengan kuah kari. Lewat tangan Cintia, kue mirip dadar gulung ini dikreasikan, dan dibentuk menyerupai bunga warna-warni lalu disusun menjadi serangkaian buket bunga.

Cintia bercerita ide memproduksi kue lokal menjadi buket tersebut, bermula dari dirinya menjelajah aplikasi TikTok. Ia kemudian menemukan video proses pembuatan roti jala yang dibentuk menjadi bunga. Cintia pun tertarik dan memberanikan diri membangun bisnis unik tersebut.

“Bikin roti jala ini itu pertamanya lihat dari TikTok, saya melihat satu video pembuatan roti jala. Rotinya itu dibikin kayak bunga terus saya ulik lah bagaimana cara membuat dan kemudian saya modifikasi,” ujar Cintia saat ditemui beberapa waktu lalu.

Video pembuatan bunga roti jala yang Cintia lihat hanya diberi wadah atau tempat yang kemudian disantap bersama-sama. Dari situlah kemudian Cintia terinspirasi untuk membuat buket bunga dari roti jala.

“Video yang saya lihat itu hanya diberi wadah bukan dijadikan buket. Dari situlah saya ada ide mau bikin sesuatu yang berbeda dari roti jala itu. Saya terinspirasi karena orang kasi hadiah bunga buket cuman jadi pajangan, saya ngide lah roti jala ini jadikan buket bisa di makan,” katanya.

Cintia Okavia, penjual buket bunga roti jala di Pontianak

“Untuk bahan dasar masih sama seperti roti jala yang original, dan saya hanya memadu padankan warna sesuai permintaan konsumen seperti warna bunga,” tambahnya.

Cintia mengaku buket bunga roti jala buatanya ini cocok menjadi hampers atau kado ulang tahun, maupun acara-acara penting pernikahan.

Roti Jala

Konsumen yang ingin memesan roti jala buatanya biasa melakukan pemesanan beberapa hari sebelumnya agar memudahkan proses produksi dan tidak tergesa – gesa, setiap roti jala buatanya di bandrol dengan harga Rp 38 ribu hingga Rp 180 ribu sesuai ukuran.

“Roti jala ini hanya bertahan 24 jam, jika di suhu ruangan namun bila disimpan di lemari pendingin saat akan di konsumsi baiknya di kukus terlebih dahulu,” paparnya.

PONTIANAK – Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) mengenalkan sebuah helpline yang memberikan saluran bantuan kepada korban serangan digital dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO). Layanan bernama Teman Baik tersebut menjadi saluran bantuan bagi jurnalis, aktivis, kelompok rentan, serta individu atau lembaga yang menjadi korban serangan digital ataupun KBGO khususnya di Kalimantan Barat.

“Helpline ini dapat menyediakan bantuan teknis, saran keamanan, dan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi atau mengurangi dampak serangan digital,” ungkap Ketua JPK, Aseanty Pahlevi, saat pengenalan helpline Teman Baik, Jumat (15/12). 

Layanan tersebut dapat diakses melalui situs temanbaik.puankhatulistiwa.com.  Menurutnya, tidak hanya korban yang dapat melaporkan melalui platform tersebut. “Pelapor bisa itu orang tua korban, teman, maupun pendamping korban,” terangnya.

Aseanty menilai, serangan digital semakin kompleks dan merugikan seiring kemajuan teknologi dan internet. Ancaman serangan digital dan KGBO bagi aktivitas jurnalis, aktivitas, dan kelompok rentan sangat nyata dan dapat memiliki dampak yang serius. Kelompok ini sering kali menjadi sasaran serangan malware, phishing, DDoS (Distributed Denial of Service), dan lain sebagianya. 

“Dengan meluncurkan helpline ini, kita ingin memberikan akses cepat dan bantuan yang dibutuhkan kepada korban serangan digital, sekaligus meningkatkan literasi keamanan digital di kalangan masyarakat, khususnya kelompok rentan tersebut,” paparnya. 

Kegiatan Pengenalan Teman Baik yang dilaksanakan di Hotel Neo Pontianak ini, dihadiri oleh para aktivis, LSM, hingga organisasi profesi jurnalis di Kalimantan Barat. Dalam sesi diskusi, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak, Hamdan mengapresiasi hadirnya layanan bantuan ini. 

Menurut Hamdan, keamanan digital harus menjadi perhatian bersama-sama sehingga diperlu peningkatan literasi pada kelompok yang kurang diperhatikan, seperti ibu rumah tangga atau pelaku UMKM. 

“Lebih baik mencegah sebelum menjadi korban serangan digital,” tuturnya. 

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) menggelar Pelatihan Optinalisasi Media dan Keamanan Digital bagi pelaku digital marketing dan media campagner di Hotel Ibis Pontianak, Kamis (5/1/2023). Kegiatan ini mengundang dua pemateri, yakni. Siti Mustiani selaku digital enthusiast serta Aseanty sebagai trainer keamanan digital.

“Peserta memahami dan mampu melakukan berbagai teknik sederhana untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media kampanye atau pemengaruh,” ujar Aseanty yang juga merupakan Ketua JPK.

Dia menjelaskan, pelatihan dirancang agar peserta mampu memahami seluruh materi secara komprehensif sehingga mampu mengimplementasikan materi yang didapatnya secara langsung dan terutama dalam dunia kerja masing-masing peserta.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan tentang keamanan digital yang meliputi serangan digital, cara mendata aset digital, serta strategi meningkatkan keamanan akun digital.

Materi yang dibawakan secara santai namun serius ini diselingi dengan tanya jawab dan diskusi antara pemateri dan peserta. Para peserta secara langsung melakukan pengecekan terhadap aset digital yang dimiliki serta kekuatan password akun digital. Selain itu, peserta juga mempraktikkan cara meningkatkan keamanan email, khususnya di gmail.

Ia menekankan pentingnya kepedulian terhadap keamanan digital pribadi maupun bisnis. Menurutnya, masyarakat  perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya keamanan holistik yang mencakup keamanan fisik, digital, dan psikososial. Maraknya ujaran kebencian dan masifnya serangan digital mendasari pentingnya konsentrasi terhadap keamanan digital.

“Siapapun ya, apalagi bagi orang-orang yang termasuk kelompok kritis,” ujar pelatih keamanan digital ini. Kelompok kritis yang dimaksud, kata dia merupakan orang-orang yang rentan terhadap serangan digital, seperti aktivis, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, media, dan lainnya.

Sementara itu, Siti Mustiani menjelaskan tentang strategi dalam memaksimalkan website sebagai media kampanye, serta memanfaatkan potensi media sosial. Untuk optimalisasi konten di media sosial, Siti memaparkan tentang cara memanfaatkan SEO, cara membuat postingan terjadwal, serta tips membuat konten menarik. Setelah pemaparan, para peserta melakukan praktik dengan membuat kepsyen konten media sosial serta kalender konten.

Selain itu, disampaikan pula olehnya tentang fitur instagram, aplikasi pendukung untuk membuat konten, waktu terbaik mengupload konten di sosial media, serta tips dan trik membuat konten menarik.

Pontianak – Dengan menggandeng Diskominfo Kalbar dan AMSI kalbar, Lembaga kantor Berita Nasional (LKBN) Biro Kalimantan Barat kembali menggelar talkshow “Bincang ANTARA”. Kegiatan yang dilakukan di Aula Gedung Gemawan ini dihadiri secara Off line oleh 22 jurnalis kalbar dan di siarkan secara langsung melalui channel live streaming You Tube ANTARA Kalbar.

“Kali ini kegiatan Bincang ANTARA, kami mengupas tentang susah sinyal, seperti hasil pembicaraan tadi baik dari sisi dua narasumber dan teman-teman media dalam kegiatan hari ini, terungkap bahwa di beberapa wilayah Kalbar itu masih terkendala dengan keterbatasan sinyal,” kata Kepala Biro LKBN Kalbar, Evy Ratnawati usai kegiatan itu di Pontianak, Kamis.

Sementara lanjutnya, kerja-kerja para jurnalis baik yang ada di Kota Pontianak maupun di daerah-daerah sangat membutuhkan jaringan internet yang bisa mendukung kerja-kerja jurnalis yang memiliki tugas ganda atau multitasking.

“Seperti diketahui, kami para jurnalis ini dituntut oleh perusahaan media tempat kami bekerja, bahwa setiap wartawan harus bisa menguasai membuat teks, foto, video, malah konten yang nantinya akan di muat di medsos pada media masing-masing teman-teman wartawan,” kata Ka. Biro ANTARA Kalbar.

“Untuk mewujudkan multitasking inilah bagi kami para jurnasli sangat  kebutuhan dukungan jaringan internet yang baik. Itu sebabkan kami mengundang Diskominfo Kalbar untuk berbagi informasi dan apa yang menjadi kendala hingga daerah kita ini susah sinyal, dalam mendukung kerja para jurnalis terutama di daerah luar kota dan perbatasan,” tambahnya.

Evy mengaku, sebagai pihak penyelenggara dirinya merasa puas, karena dari hasil kegiatan itu dapat diketahui, apa yang menjadi permasalahan hingga terjadi susah sinyal. Kemudian dari kegiatan ini juga dapat ditemukan apa gendala dan bagaimana solusi dalam menghadapi susah sinyal itu.

“Kegiatan ini, tidak hanya sekedar kegiatan bincang-bincang, namun untuk mendorong dilakukan perbaikan terutama terkait jaringan interneat, maka teman-teman jurnalis yang ikut dalam kegiatan ini untuk terus menindak lanjuti. Masing-masing kita follow up dengan mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan perbaikan jaringan internet tersebut. Sehingga permasalahan keterbatasan media untuk menyebarkan informasi akibat susah sinyal itu dapat kita atasi bersama,”  pungkas Kundorie.

Peringatan Hari AIDS Sedunia, Komnas Perempuan Dorong Negara Berikan Penguatan Layanan Terintegrasi bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Hidup dengan HIV/AIDS. IST

JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) prihatin atas situasi perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS dan terus berada dalam kondisi tidak setara, terstigma dan penuh kekerasan, terutama dalam masa pandemi.

Menyikapi ini, Komnas Perempuan mendorong adanya kebijakan layanan terintegrasi bagi perempuan hidup dengan HIV/AIDS (PDHA) yang juga mengalami kekerasan.

Untuk itu, pada tahun 2021-2022 Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada upaya pengembangan kebijakan layanan terintegrasi ini di Papua dan Papua Barat, yang dikenali tinggi kekerasan terhadap perempuan dan keterpaparan HIV/AIDS.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2021, ada 229 kasus kekerasan terhadap PDHA dimana 89%-nya mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan.

Sementara 97% PDHA melaporkan kekerasan psikis, dalam bentuk stigma dan pengucilan, juga 12 kasus pengusiran dan 88% mengalami kekerasan seksual.

PDHA juga melaporkan kekerasan fisik yang dialami dalam bentuk penganiayaan. Selain itu, mereka juga mengalami kekerasan ekonomi misalnya ditinggalkan dan ditelantarkan oleh pasangan. Pelaku terjadinya kekerasan tersebut adalah anggota keluarga sebanyak 93% dengan mayoritas pelaku adalah suami (86%).

Pada tatanan kesehatan, dengan memiliki pasangan seksual lebih dari satu, akan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terpapar infeksi menular seksual, atau HIV/AIDS.

Menurut data Kementerian Kesehatan (2021), dari total populasi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia, sebanyak 35% adalah perempuan dengan HIV dan 33% hidup dengan AIDS.

Data juga menunjukkan bahwa 70% infeksi baru dialami oleh kelompok heteroseksual.

Pada tahun 2018, jumlah infeksi baru pada Ibu Rumah Tangga adalah sebanyak 16,405 kasus. Data ini menunjukkan tingginya kerentanan perempuan ibu rumah tangga tertular dari pasangannya. Lebih jauh menurut UNAIDS (2019), perempuan korban kekerasan 1,5 kali lebih rentan tertular HIV dari pasangannya.

Sedangkan NACA (2019) menunjukkan bahwa perempuan positif lebih rentan 4 kali lipat mengalami kekerasan seksual dan kerentanan perempuan positif yang hamil terhadap kekerasan fisik di masa kehamilan tercatat 6 kali lipat lebih rentan.

Hasil konsultasi Komnas Perempuan dengan berbagai lembaga yang bergerak di isu HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan sejumlah akar persoalan yang perlu diurai untuk memastikan agar ketersediaan layanan bagi perempuan dengan HIV/AIDS yang juga korban kekerasan dapat berlangsung secara simultan.

Ketersediaan obat, tenaga kesehatan untuk perawatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), layanan konseling, dan rumah aman merupakan bagian dari akar persoalan yang membutuhkan terobosan kebijakan lebih lanjut baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di Papua misalnya teridentifikasi bahwa reagen untuk tes HIV tidak tersedia selama 1 tahun sehingga tes HIV tidak dapat dilakukan.

Hal ini berimplikasi pada sulitnya mendeteksi sejauh mana dan seberapa banyak kasus baru HIV/AIDS.

Lemahnya koordinasi yang memadai untuk memastikan pencegahan dan penanganan yang tuntas juga tampak dalam upaya penanganan HIV/AIDS meski infrastruktur untuk penanganan kesehatan telah jauh lebih berkembang daripada layanan penanganan kekerasan (Ajar, 2019).

Problem layanan menjadi isu krusial di masa pandemi karena pembatasan operasionalisasi kerja lembaga layanan baik untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan maupun layanan HIV AIDS.

Pembatasan layanan ini telah berkontribusi pada memburuknya kualitas hidup perempuan korban yang hidup dengan HIV/AIDS.

Selain itu, lemahnya perspektif keberpihakan terhadap PDHA korban kekerasan juga menyumbang pada masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap mereka saat ingin mengakses layanan.

Layanan terpadu dengan integrasi HIV/AIDS juga masih belum terlalu kuat karena ada kecenderungan memandang HIV/AIDS sebagai isu kesehatan semata dengan pengabaian faktor determinannya, misal kondisi sosial, politik dan budaya yang melingkupi isu ini.

Akibatnya isu perempuan dengan HIV/AIDS yang mengalami kekerasan kerap terpinggirkan dari intervensi. Selain itu, kepolisian juga belum menyediakan layanan untuk pengecekan HIV/AIDS bagi perempan korban yang mengalami perkosaan karena sejauh ini pengecekan HIV/AIDS diperuntukan bagi tahanan saja.

Dalam rangka Peringatan Hari AIDS Sedunia pada 2021 ini, dan menyikapi persoalan di atas, Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada:

1. Kementerian Kesehatan untuk memberikan perhatian khusus dan sensitif terhadap PDHA korban kekerasan agar akses keadilan dan pemulihan dapat lebih terjamin pemenuhannya; Mendorong pengintegrasian sistem layanan pemulihan korban dengan sistem peradilan pidana terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP).

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan agar layanan terpadu juga mengakomodasi kepentingan PDHA korban kekerasan.

Selain itu memperkuat kapasitas dan perspektif tenaga lembaga layanan agar berpihak pada korban, mengurangi stigma dan diskriminasi serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan cepat dengan lembaga penegak hukum untuk membantu PDHA korban kekerasan; Menginisiasi kerja sinergis dengan Kementerian Kesehatan agar layanan terintegrasi dapat diimplementasikan bersama.

3. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyegerakan layanan terintegrasi PDHA korban kekerasan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan kerjasama lintas sektor/dinas.

Selain juga dukungan terhadap lembaga-lembaga pengada layanan untuk perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat sipil, sebagai implementasi dari Perdasus No. 1/2011, dengan perhatian pada:

a. Akses, penerimaan dan pencatatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan;

b. Keterhubungan persoalan kekerasan terhadap perempuan dengan persoalan lainnya, termasuk pada persoalan kesehatan seperti HIV/AIDS, atau di masa wabah pandemi Covid-19;

c. Rumah aman dan bentuk-bentuk perlindungan lainnya bagi perempuan korban kekerasan, termasuk memastikan layanan gratis untuk visum dan tes DNA dan

d. Anggaran yang cukup untuk penanganan kasus, pendataan dan pengembangan SDM penyelenggara layanan

4. Media dan masyarakat luas untuk turut serta mengawal dan memastikan kebijakan terkait layanan terpadu bagi PDHA korban kekerasan serta berperan dalam upaya menghapus stigma dan diskriminasi saat mereka ingin mengakses layanan pemulihan dan keadilan.