PONTIANAK – Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) bersama Velox Kalbar menggelar kegiatan pembagian sembako untuk warga terdampak Covid-19. Kegiatan bertajuk ‘Mendukung Seluruh Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid-19 dan Menolak Paham Radikalisme’ digelar Rabu (20/5)

Tak bisa disangkal, bahwa pengaruh media sosial cukup besar bagi perempuan. Di satu sisi media sosial memang bisa memudahkan hidup kita. Informasi yang serba ada, singkat dan cepat, membantu Anda untuk melek informasi. Namun, terlalu aktif di media sosial juga berbahaya bagi emosi kita. Ini bahayanya jika kita terlalu eksis di media sosial.

Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online, dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kasus yang semakin rumit.

Pada 2017, ada 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang diterima oleh Komnas Perempuan.
Hal ini yang menjadi ulasan utama dalam workshop daring “Cara Aman Perempuan Bermedia Sosial” yang digagas PPMN yang menggandeng Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Senin (18/5/2020).

Founder Hoax Crisis Center (HCC) Borneo, Reinardo Sinaga, menyebutkan menurut riset yang dilakukan oleh firma kemanan digital, Norton, 76% dari 1.000 responden wanita yang berusia dibawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

“Di antaranya, ajakan chat yang menggoda dan mengganggu di beberapa platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, BBM, dan lainnya,” ujarnya.

Aktivitas kekerasan berbasis Gender Online yang kerap terjadi adalah seperti pelanggaran privasi. Yang dilakukan dengan mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan.

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2020/05/20/perempuan-rentan-jadi-korban-kekerasan-di-medsos-founder-hcc-borneo-bagi-tips-internet-aman

PONTIANAK– Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Aseanty Widaningsih Pahlevi melihat hingga saat ini, masih ada pihak yang menilai perempuan tergolong makhluk lemah, dan tidak mandiri, sehingga membuat masih banyak pihak yang menganggap perempuan diidentifikasi pada ranah atau pekerjaan rumah tangga saja.

Sementara, pada posisi berbeda lanjutnya, hierarki gender menempatkan laki-laki sebagai gender perkasa, selalu menang, bertanggung jawab. “Kontruksi gender dalam konteks patriarki membuat masih perempuan sulit untuk mengubah “takdirnya”,” katanya saat menjadi pemateri pada Workshop Perempuan dan Media, Jumat (14/2) di sekretariat Jurnalis Perempuan Khatulistiwa.

Menurutnya, stereotip yang melekat pada perempuan dan hierarki gender akhirnya menimbulkan persoalan baru yang terjadi pada masyarakat, sehingga melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan industri media.

“Isu perempuan sudah menjadi isu global, bagaimana seharusnya hal ini mendapat perhatian penting, tugas jurnalis adalah harus bisa mengemas isu ini menjadi isu populer,” jelasnya.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tanjungpura, Leo Prima yang menjadi salah satu narasumber dalam wokrshop tersebut mengatakan perspektif media terkait isu-isu perempuan cenderung mengedepankan tentang kekerasan serta sering terjadi kesenjangan.

“Fungsi media massa adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun perempuan cenderung masih digunakan sebagai objek dalam media,” katanya.

Menurutnya, paradigma media masih menganggap isu terkait laki-laki masih penting. Padahal kata dia, kaum perempuan justru lebih banyak isu yang bisa diangkat.

“Sebanyak 60 persen pengguna media sosial adalah perempuan. Mereka mengakses sosmed secara implusif maupun kompulsif. Makanya saya menilai peran seharusnya isu-isu yang berkaitan dengan perempuan juga bisa didorong lebih baik lagi di media,” terangya.

Koordinator Workshop Perempuan dan Peran Media, Wati Susilawati, menambahkan, saat ini isu perempuan memang sangat penting untuk diangkat.

“Kami ingin membangun sinergitas dengan para aktivis dan media, sehingga dapat memberikan peran strategis dalam memberikan perubahan kepada masyarakat tentang perempuan,” ucap Wati.

Wati berharap, media memiliki kekuatan untuk melanggengkan beragam pandangan dan berupaya mendorong media agar menjadi lebih berkualitas dan sensitif gender, terutama perempuan.

Kata dia, saat ini media masih mengutamakan pemberitaan sensasional. “Makanya kami berharap engan adanya workshop ini media dianggap menjadi alat yang efektif untuk menyuarakan persoalan gender dan perlindungan perempuan,” pungkasnya.

Sumber : https://pontianakpost.co.id/dorong-penguatan-isu-perempuan-di-media/

Tidak harus memegang jabatan formal agar perempuan layak dikatakan sebagai seorang pemimpin. Karena sejatinya kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan pemberdayaan. Begitulah secara umum pesan yang dihasilkan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perempuan Dalam Kepemimpinan, Sabtu (25/1).

Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur, beberapa kali menekankan tentang kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada pemberdayaan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan tidak hanya dilihat dari sisi elitis semata misalnya sekelas pejabat publik, anggota dewan atau pemimpin perusahaan, badan publik lainnya.

“Namun yang diprioritaskan saat ini adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan misal yang dilakukan oleh kader atau local leader, Community Organizer maupun istilah lain yang digunakan di level grass root,”ungkap dia.

Menurutnya ada banyak contoh gerakan yang diinisiasi oleh para kaum wanita sehingga memberikan perubahan yang positif. Contohnya, kata dia, yakni gerakan Mother of Plaza de Mayo, sebuah perjuangan oleh sekelompok wanita pembela HAM di Argentina pada tahun 1977, yang mana mereka menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka yang ditangkap selama pemerintahan militer. Selain itu, ada pula Gerakan perempuan Dalit untuk 5 hektare lahan di India.

“Bahkan pada tataran lokal juga banyak gerakan-gerakan atau serikat-serikat yang diinisiasi oleh perempuan,” kata dia.

Potensi dan peran kepemimpinan perempuan dinilainya sangat besar untuk saat ini dan masa mendatang di dalam seluruh bidang. Secara umum kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki.  Adapun ciri kepemimpinan perempuan adalah kooperatif, berorientasi pada kesejahteraan, dan cenderung kolektif atau partisipatif. Sementara model kepemimpinan normatif laki-laki yang cenderung kompetitif, berorientasi pada kekuasaan dan terpusat.

“Perempuan cenderung memakai kepemimpinan transformasi, memotivasi orang lain dengan mentransformasi minat diri mereka menjadi tujuan organisasi. Sementara laki-laki cenderung memakai gaya yang langsung, serta perintah-dan-kendali. Laki-laki mengandalkan otoritas posisi resmi untuk berpengaruh,” jelas dia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur PPSW Borneo, Reny Hidjazie. Katanya, kepemimpinan bagi seorang perempuan tidak hanya terletak pada posisi formal yang dicapai. Menurutnya, ada banyak posisi-posisi informal yang dapat dimaksimalkan oleh perempuan agar dapat berdaya. Sehingga siapa saja yang mampu menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan untuk satu tujuan, boleh dikatakan sebagai pemimpin.

“Jadi yang perlu kita ingat adalah, kepemimpinan bukan terletak pada posisi atau tempat formal,” kata dia.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Beby Nailufa, menilai untuk mengoptimalkan peran serta perempuan, serta membina jiwa kepemimpinanya, harus dimulai dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas perempuan. Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah supaya memberikan perhatian penuh pada pembangunan manusia, terutama bagi ibu dan anak.

“Dalam hal pemberdayaan perempuan, kami terus ingat pemerintah supaya tidak hanya sekedar membangun fisik, tapi juga non fisik,” kata dia.

Dia melanjutkan, jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Pontianak saat ini, dinilainya juga masih minim. Sedikit banyak hal ini dinilai menjadi tantangan baginya saat akan mengusulkan kebijakan yang bersinggungan dengan perempuan. Selain tentu saja meminta dukungan dari sesama anggota legislatif perempuan, untuk memenangkan argumennya, ia tak segan untuk melakukan lobi dengan anggota legislatif lain agar mendukung kebijakan yang pro dengan kesejahteraan perempuan.

“Kadang saya juga harus melakukan lobi ke sesama anggota dewan lain yang lain. Karena nanti pada saat kita berargumen, kalau tidak ada yang mem-backup, itu agak sulit,” pungkas dia.

FGD tersebut digelar atas kerjasama antara Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Citradaya Nita. Dihadiri puluhan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, influencer, youtuber, hingga jurnalis, diskusi ini bertujuan untuk membuka wawasan peserta dalam hal kepemimpinan perempuan.

sumber : https://pontianakpost.co.id/kepemimpinan-perempuan-adalah-kepemimpinan-berorientasi-pemberdayaan/

PONTIANAK – Google News Initiative (GNI) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Internews, melatih 20 jurnalis perempuan di Pontianak untuk literasi digital. Selama dua hari, pada 23-24 November 2019, para jurnalis ditempa ilmu menggunakan perangkat Google untuk menangkal hoax di Internet.

“Selama dua hari trainer dari Google akan melatih cara menganalisis sumber konten digital dengan menggunakan berbagai tool yang ada di internet,” ujar Caroline Voermans, jurnalis Pontianak yang menjadi trainer pendamping pelatihan itu.

Sebanyak 20 jurnalis yang mengikuti pelatihan merupakan jurnalis perempuan yang bekerja di media lokal maupun nasional. Selain melatih kemampuan menganalisis dan verifikasi konten di internet, peserta juga akan belajar beberapa materi yang bersifat teknis mengenai kebersihan data digital (digital hygiene), analisa dasar atas informasi, pencarian dan penelusuran data, dan beragam tools yang bisa digunakan untuk melakukan investigasi secara online.

Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Aseanty Pahlevi, menambahkan, pelatihan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas profesi jurnalis di Pontianak.

“Jurnalis sebagai penyedia informasi harus dapat menyuguhkan berita dengan data pendukung yang kuat,” katanya. Hal ini sangat penting karena dalam melakukan tugas profesinya sebagai jurnalis, kepentingan publik adalah hal utama.

Perempuan, kata dia, dapat menjadi agen perubahan untuk memerangi berita hoaks yang beredar di masyarakat. Terlebih dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2017, jumlah perempuan pengguna internet cukup besar.

Pengguna internet di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia 267 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,57 persen diantaranya adalah perempuan.

Dari catatan di atas, perempuan pengguna internet sangat tinggi. Era ini ternyata tidak membuat perempuan minder saat harus berhadapan dengan kerumitan tombol aplikasi berbagai rupa.

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa sendiri sangat intens dengan berbagai kegiatan literasi media. “Literasi media adalah program utama dalam komunitas kami. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2014, dengan nama program ‘Share yang Baik’,” jelasnya.

Terbaru, JPK terlibat dalam workshop dan talkshow yang melibatkan 450 siswa SMA, untuk meningkatkan literasi digital mereka. Pada bulan September lalu, JPK bekerjasama dengan Women Will terlibat workshop menarik. Bertema “Digital Marketing For Women” para pengusaha perempuan pemula diajarkan mengenal dan memanfaatkan konten digital yang ada di platform Google. Bahkan di bulan Maret 2019 lalu, JPK dan SafeNet menggelar Seminar Internet Aman bagi Perempuan.

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/22/google-news-initiative-latih-tangkal-hoax-bagi-jurnalis-perempuan-kalbar

*JPK Dukung Peningkatan Kualitas ASI

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kalimantan Barat (Kalbar) menyoroti tiga isu penting dalam hal menyusui. Ketiga isu tersebut dianggap penting lantaran berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak serta masa depan generasi Indonesia.

Isu pertama yakni terkait kode etik promosi susu formula (sufor) baik yang dilakukan oleh produsen sufor hingga petugas kesehatan. Ketua AIMI Kalbar Aditya Galih Mastika mengakui bahwa pihaknya kerap mendapatkan laporan terkait adanya upaya untuk promosi sufor bagi anak usia di bawah enam bulan. Bahkan, hal itu dilakukan secara langsung oleh petugas kesehatan. Hal tersebut menurutnya telah melanggar kode etik.

“Ibu-ibu pasca melahirkan pernah dibekali susu formula oleh pihak rumah sakit,” ungkapnya saat diskusi dengan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Kamis (10/5) di Canopy Center.

Promosi produk sufor kerap dilakukan dengan menggaet pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Hal ini pun masih ditemukan di pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. “Masih ada kami temukan pelayan kesehatan yang turut mempromosikan sufor. Bahkan ada yang menjanjikan hadiah kepada petugas kesahatan yang mampu menjual produk-produk sufor tersebt,” ungkap Wakil Ketua AIMI Kalbar, Rizky Pontiviana.

Iklan sufor bagi anak usia di bawah enam bulan memalui media elektronik selama ini memang secara ekspilisit belum ditemukan di media-media cetak dan elektronik. Namun ada upaya-upaya untuk mempromosikan susu pengganti ASI. Padahal menurutnya tidak ada satu produk susu pun yang bisa menggantikan peran ASI.

“Ada itu ptomosi susu hewan yang bilang mendekati kandungan ASI bahkan sama dengan ASI,” ucapnya.

Selayaknya menurut dia, pelayanan kesehatan tidak terlibat dalam promosi sufor. Apalagi yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Selain itu, peran pemerintah menurutnya juga penting agar penegakan terkait kode etik ini dapat dilakukan. Teguran mestinya dilayangkan bagi perusahaan atau pelayanan kesehatan yang melakukan hal demikian agar memberikan efek jera.

Sorotan Kedua yakni ketersedian ruang laktasi yang layak bagi ibu untuk menyusui anak. Adapun sejauh ini diakuinya fasilitas umum telah dilengkapi dengan ruang laktasi. Namun standar raungan yang dikatakan layak, masih jauh dari harapan.

Meski tidak memiliki data secara pasti, namun pihkanya juga mendapatkan laporan adanya perusahaan yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi pegawainya yang menyusui. Padahal hal itu juga telah diatur dalam Pasal 128 UU No.39/2009 Kesehatan yang berbunyi memberikan arahan agar pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus yang dimaksud yakni diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Foto Bersama AIMI Kalbar dan JPK usai menggelar diskusi, Kamis (10/5) di Canopy Center

Adapun sorotan yang ketiga yakni terkait cuti  ibu melahirkan. Selain pasal 128 UU No 39/2009 tentang keseahtan yang mengatur tentang ASI, pasal lain yang mendorong agar ibu diberikan cuti melahirkan terdapat dalam pasal 83 Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

“Walaupun cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, namun negara menyatakan bahwa ibu bekerja dapat terus memberikan asi kepada anaknya dengan memerah dan menyusui selama jam kerja,” tutur Aditya.

AIMI Kalbar berharap ketiga isu ini dapat menjadi sorotan baik pemerintah, instnasi terkait, anggota dewan, pelayanan kesehatan, hingga perusahaan. Dengan memperhatikan kualitas ASI, maka pihaknya meyakini akan tercipta generasi-generasi Indonesai yang berkualitas.

Sementara itu, Wakil Ketua JPK, Nurul Hayat menilai isu terkait ASI perlu menjadi sorotan media. JPK sebagai organisasi yang mewadahi wartawan perempuan di Kalbar menurutnya perlu untuk berkontribusi dalam mengampanyekan pentingnya ASI ke masyarakat.

“JPK juga perlu turut andil dalam mendorong berbagai upaya untuk mendorong ASI yang berkualitas. Sebagai jurnalis, tentu kami akan memberikan porsi pemberitaan terkait hal ini agar menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas, sehingga timbul kesadaran,” pungkasnya.

PERATURAN MENTERI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jakarta (7/5) – Pemerintah terus berupaya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam 10 tahun terakhir berbagai sanksi dalam perundang-undangan siap menjerat para pelaku kejahatan kemanusiaan termasuk diantaranya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, dan segala jenis kekerasan dan ketidakadilan lainnya.

Selain berfokus pada penjeratan pelaku, Pemerintah juga berfokus pada upaya-upaya pemulihan korban. Perempuan dan anak korban kekerasan biasanya tidak mampu melepaskan jerat trauma atas kejadian yang terjadi. Apalagi sebagian besar kejadian meninggalkan luka fisik yang tidak sepele bahkan mengakibatkan cacat tetap hingga kematian. Pengakuan korban juga seringkali tidak dianggap penting atau diabaikan karena dianggap aib. Karenanya, banyak kasus yang tidak mampu terungkap atau tidak mendapat penanganan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, korban mendapati kenyataan bahwa dirinya terabaikan.

Menindaklanjuti hal-hal diatas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui peraturan ini diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. UPTD PPA menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

Pengaturan baru ini mempedomani pembentukan UPTD PPA yang meliputi: kedudukan tugas dan fungsi; prosedur pembentukan, sumber daya manusia UPTD PPA dan pedoman fasilitas sarana dan prasarana UPTD PPA yang mengacu pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Sebagai tindak lanjut penyebarluasan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemen PPPA akan melakukan sosialisasi berupa tatap muka maupun menggunakan media publikasi, salah satunya saat ini telah dapat diunduh melalui laman jdih.kemenpppa.go.id.

Women sharing adalah salah satu projek dari komunitas para wanita karir zaman now yang digarap untuk wadah para wanita karir di dalam sebuah grup whatsapp wanita karir zaman now itu sendiri. Tujuannya kita bisa berbagi dan mengenal karir waita lain tanpa harus terjun dan mengubah karir kita saat ini.

Pada bulan ini akan ada sharing dari 6 wanita dengan karirnya masing-masing yaitu ada guru,youtober,blogger,fotografer,broadcaster dan womenpreneur. Karir yang digeluti membuat para wanita ini memiliki personal branding masing-masing yang menjadi identitas mereka bergaul dilingkungannya.

Seorang youtuber cantik dan paling muda diantara narasumber ini memulai karirnya sebagai youtuber sejak beberapa tahun lalu. Wanita canti yang masih duduk di bangku sma ini sangat creatif mengarap konten youtobe-nya dan membuat banyak orang ikut menonton dan mengscriber akun youtobenya dan dia bernama Chelsy.

Selain Chelsy yang masih duduk di SMA ada seorang guru yang luar biasa, mengapa luar biasa, bunda ami sapaannya. Beliau sangat demokratis dalam mengarahkan anak-anaknya sehingga saat ini anak-anaknya  sukses mengambil studi di luar Kalimantan dan sempat mengikuti pertukaran mahasiswa di luar negeri. Lebih salutnya tugas sebagai seorang guru dan istri tidak pernah terlupakan bahkan di sekolah dan sahabat seusianya bunda ami sangat disayang serta mampu menjadi sahabat buat semua orang termasuk untuk semua anak-anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan.

Naraumber lainnya ada Rizka Edmanda, yang kerap dipanggil Rizka. Beliau asli Pontianak, namun saat ini ikut suami ke Pangkalan Bun. Rizka pernah menjadi Putri Indonesia favorit kepulauan Kalimantan Barat 2014 dan saat ini beliau rajin menulis blog mengisi kegiatan saat hamilnya dan memenangkan berbagai kompetisi lomba blog tersebut.

Wanita Karir lain yang akan berbagi seorang ibu muda yang suka banget memotret dan di potret. Beliau memiliki studio foto dan experimennya di dunia fotografi begitu luar biasa, mulai dari makanan, bayi hingga penataan untuk area foto itu sendiri serta dikreasikan dari tangan lentiknya. Beliau adalah Olivia Nurul Hillary, atau dipangil dengan Oliv.

Beranjak dari dunia fotografi kita ke karir bercuap-cuap di studio radio. Ada Ery, wanita hitam manis yang lincah dan pandai dalam mengolah kata-kata yang akan dilontarkan ketika akan siaran di radio. Beliau juga merupakan anggota dari Jurnalis Perempuan Khatulistiwa.

Terakhir ada womenpreneur yang suka berbagi tentang ide binis dan public spekaing. Di Kalbar terlibat dibeberapa organisasi dan memiliki binis sekolah public speaking. Dia akan berbagi tentang kepercayaan diri dan personality wanita karir.

Melalui wadah ini di harapkan wanita karir zaman now ini mampu menjadi tapakan awal wanita luar biasa diluar dan seimbang juga dalam mendidik anak dan berbaktipada suami juga orang tua.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Heronimus Hero mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Konsorsium Untuk Keberlanjutan Penghidupan Kalimantan Barat.

“Konsorsium Perempuan ini terjun langsung. Tentu mereka paham betul proses suka duka ikut terlibat dalam pembangunan pertanian,” ungkap Heronimus saat membuka kegiatan peluncuran Praktik Baik Perempuan dan Pertanian Berkelanjutan di Tingkat Provinsi, di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Jumat (29/12/2017).

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kalbar Heronimus Hero bersama Penanggung Jawab Program Konsorsium Perempuan Laili Khairnur dan DRM MCA-Indonesia Dessy Ratnasari menunjukkan buku Perempuan Pejuang Pangan

Menurutnya apresiasi diberikan kepada Konsorsium Perempuan karena dianggap peduli padahal merupakan lembaga di luar pemerintah.

“Tentu dari pemerintah, kami berterimakasih, karena  ada lembaga di luar pemerintah yang mau turun langsung dan melakukan praktik baik dan programnya bersinergi serta mendukung pertanian. Fokus ke perempuan dari program ini sangat tepat, karena perempuan memiliki karakter memlihara, sehingga jika mereka dioptimalkan tentu akan memberikan pengaruh besar bagi keberhasilan pertanian ke depannya,” paparnya.

Penanggung Jawab Program Konsorsium Perempuan, Laili Khairnur, menjelaskan setalah 1,5 tahun perjalanan dari program inisiatif penguatan pengembangan ekonomi kelompok perempuan melalui pemberdayaan dan pertanian berkelanjutan maka harapannya praktik baik yang telah dilakukan oleh Konsorsium Perempuan ini bisa dipraktikan di tempat lainnya. Tak hanya pemerintah kabupaten lain bahkan kelompok masyarakat bisa menerepkan hal yang sama.

Dari program ini memberikan dukungan kepada 500 anggota perempuan yang tergabung dalam 20 kelompok di 10 desa, yakni 6 desa di 4 kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu dan 4 desa di 2 Kecamatan Kabupaten Sintang.  Selain itu, masyarakat dan Pemerintahan Desa di 10 desa ini juga dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan program seperti penataan kawasan desa, inisiasi dan perluasan usaha kelembagaan ekonomi kelompok perempuan, percepatan pengembangan kelembagaan ekonomi desa baik koperasi maupun BUMDes serta perluasan praktek pertanian berkelanjutan ramah lingkungan.

“Di akhir program kami serahkan apa saja yang telah kami kerjakan kepada Pemerintah Kabupaten. Dan ini sudah dilakukan di Kapuas Hulu dan Sintang pada 28 Desember 2017 kemarin. Program yang kami lalukan ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik karena program ini sinergis dengan apa yang telah diagendakan di RPJMD di dua pemerintah kabupaten yaitu Sintang dan Kapuas Hulu,” ungkap Laili.

Menurutnya di akhir program yang didukung oleh MCA-Indonesia ini, hal yang ingin dilakukan Konsorsium Perempuan adalah mensosialisasikan praktik baik yang telah dilakukan. Ada lima lembaga yang tergabung di Konsorsium yaitu Gemawan, PPSW, JPK, Diantama dan Simpai Kapuas.
“Untuk peluncuran praktik baik di tingkat provinsi ini yang dilakukan adalah mendiskusikan apa saja yang telah dilakukan untuk bisa diadopsi dan direplikasikan di kabupaten lain bahkan di tingkat kelompok masyarakat,” kata Laili.

Laili mengatakan harapannya banyak petani yang tidak bangga dengan profesinya, bahkan terkesan malu-malu menyebutkan diri sebagai petani. Wajar saja, setiap tahunnya Indonesia kehilangan jumlah petani. Oleh karena itu program ini juga mendorong petani muda.

“Hal lain yang digambarkan bahwa pertanian itu bukan sesuatu yang punya nilai ekonomis. Padahal tidak demikian. Kita harus jadikan pertanian sebagai ikon yang membanggakan,” jelasnya.

JAKARTA – Perempuan-perempuan tani di Kalimantan Barat mengembangkan komoditi beras hitam dan beras merah di Kapuas Hulu dan Sintang. Ternyata pasar untuk dua komoditi tersebut masih terbuka luas.

“Awalnya dua komoditi ini bukan merupakan komoditi pokok yang ditanami warga. Namun setelah mengetahui harga pasaran bagus, warga mulai terpacu untuk mengembangkan,” tukas Rosmaniar, Small Business Development Expert Konsorsium Perempuan untuk Keberlanjutan Penghidupan Kalimantan Barat sekaligus penggiat usaha kecil di  Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Borneo.

PPSW Borneo, merupakan salah satu anggota Konsorsium Perempuan Kalimantan Barat. Konsorsium ini mendampingi lebih dari 500 petani perempuan di sepuluh desa pada dua kabupaten di Kalimantan Barat. Empat desa di Kabupaten Sintang dan enam desa di Kapuas Hulu. Konsorsium membawa dua petani perempuan dalam kegiatan Temu Niaga Komoditas Lestari penerima hibah Kemakmuran Hijau Millennium Challenge Account Indonesia, 13 Desember 2017.

Beras merah dan beras hitam adalah komoditas yang sangat laris di pasaran. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelebihan dua komoditas tersebut untuk kesehatan. “Beras merah mengandung zat gizi yang baik. Sangat bagus untuk diet, menghindari diabetes, menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung dan meningkatkan DHL,” katanya. Sedangkan beras hitam mempunyai kandungan kaya vitamin E, kadar gula rendah dan kaya nutrisi. Teksturnya juga lebih pulen.

Bahkan di Desa Sungai Besar jadi penghasil bibit beras merah jenis Impara 7. Rosalina, kelompok tani Ketam Kembar, Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bibit yang dihasilkan kelompok taninya pun mempunyai keunggulan. “Bibit kami lebih cepat tumbuh, sehingga bisa panen tiga kali dalam setahun,” ungkapnya.

Bernadheta Imi, dari Desa Mangat Baru, menambahkan, proses pasca panen menggunakan teknik kisar untuk memisahkan padi dengan kulitnya. “Teknik kisar memang sudah ditinggalkan, tapi kami yakini hasilnya lebih baik dari sisi kandungan beras yang dihasilkan,” katanya. Kisar adalah teknik memisahkan padi dari kulitnya dengan menggunakan sebatang kayu.

Selain itu, Desa Mangat Baru juga menghasilkan padi hitam yang terkenal enak dan wangi. Berasnya selalu habis terjual. Bahkan kelompok Tani di Desa tersebut mengantongi sekitar Rp10 juta untuk hasil penjualan padi di demplot percontohan saja yang luasnya sekitar 1,2  hektar di musim tanam pertama. Program dukungan MCA-Indonesia yang difasilitasi oleh Yayasan Kehati sebagai Grant Project management (GPM) ini memfasilitasi benih, saprodi untuk penanaman padi selama 2 musim tanam masing –masing 1 ha per desa di 10 desa di 2 Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang serta percobaan di lahan masing-masing anggota rata-rata 0,1 ha per anggota.Saat ini kelompok perempuan telah memasuki musim tanam ketiga dan telah dilakukan secara swadaya.dari hasil panen sebelumnya.

Di dalam kegiatan Temu Niaga ini, dua petani asal daerah Hulu Kalimantan Barat, mendapatkan pengetahuan dari banyak lembaga lain dalam proyek Kemakmuran Hijau. Termasuk beberapa contoh cara pengemasan produk serta akses pada jejaring bisnis.

Konsorsium Perempuan Kalbar, mendampingi petani perempuan di sepuluh desa ini sebagai upaya memberdayakan perempuan dan kelompok rentan secara ekonomi. “Upayanya meliputi peningkatan akses terhadap pengetahuan dalam energi terbarukan, pengelolaan sumberdaya alam, dan keterampilan untuk mengolah pertanian dan hasil hutan yang berkelanjutan,” tambah Laili Khairnur, Direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Gemawan, yang merupakan host program ini.

Kegiatan temu niaga untuk memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi
Perempuan yang diampu oleh para penerima hibah, dapat memperluas jejaring pemasaran untuk
pengembangan bisnis dan inovasi.

Upaya keberlanjutan ini dilakukan dengan menyadari bahwa tantangan pasar global yang mendudukkan Indonesia sebagai salah satu anggota negara G20 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata rata 5% setahun serta diakuinya kontribusi keterlibatan perempuan yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,  khususnya di sektor pertanian. Di sisi lain, upaya ini didukung oleh dorongan visi Presiden RI, NAWACITA, dalam mendorong kemandirian ekonomi dan menghentikan persoalan ketidakadilan ekonomi sebagai bagian dari Three Ends 3 yang hendak diwujudkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.