Bank Kalbar berkomitmen memberikan berbagai fasilitas kredit UMKM Kalbar sebagai bagian upaya mendukung program dan iklim penguatan ekonomi pemerintah daerah.

Menurut Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, hal ini akan semakin menguatkan bank daerah itu untuk berekspansi makin luas, terutama mendukung modal bagi usaha kecil menengah.

“Di HUT Bank Kalbar yang ke 59 ini, harapan tentu fokus kami menjadi mitra terpercaya masyarakat dan UMKM,” katanya, belum lama ini.

Rokidi optimis, Bank Kalbar akan bisa bersaing dan menjadi tuan rumah di daerah sendiri dalam hal mendukung dan menguatkan UMKM.

“Kita ingin menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Bukan hanya sebatas di sini saja. Bank Kalbar harus bisa berkiprah sampai ke luar. Artinya, dikenal di luar Kalimantan Barat,” ujarnya.

Target Bank Kalbar dalam mendukung UMKM hingga mencapai 30 persen. Makanya berbagai kemudahan bagi usaha kecil terus dilakukan.

“Kita konsen menggarap pasar UMKM ini. Pemerintah berapa mintanya? 30 persenkan. Nah, di tahun 2024 ke depan akan kita kejar ke sana,” optimis Rokidi.

Diakuinya, bukan hanya Bank Kalbar yang mempunyai target serupa. Bank lain juga punya misi mendukung dan menjadi mitra para UMKM ini. Namun, Rokidi optimis Bank Kalbar akan mencapai target tersebut.

“Kita tidak ada masalah dalam hal itu. Toh pangsa pasar kita untuk UMKM sangat tinggi. Tetap kita akan genjot UMKM seperti apa yang diharapkan dan diinginkan pemerintah,” katanya lagi.

Untuk mencapai itu, Rokidi paham betul tidak mudah tanpa ada inovasi dan terobosan baru. Ditambah pelayanan yang makin dimaksimalkan.

“Saat ini kita sudah ada dua kantor cabang khusus melayani UMKM. Kita ada kantor cabang pembantu di Pasar Flamboyan. Insya Allah tahun depan saya akan buka lagi di Ketapang. Mungkin akan buka lagi di tempat lain yang punya potensi,” jelasnya.

Rokidi juga paham betul, UMKM menjadi pendongkrak ekonomi di daerah. UMKM termasuk sektor tahan banting yang mampu membuat negara sekalipun bisa stabil.

“UMKM membuat daerah sangat sulit terimbas oleh kondisi apapun. Nah betapa pemerintah konsen untuk UMKM ini karena kuatnya sektor yang tahan dalam kondisi apapun ini,” ungkap Rokidi.

Pihaknya pun terus mendorong UMKM menggunakan berbagai fasilitas kredit yang ditawarkan, mengingat bank daerah ini menjanjikan banyak kemudahan plus kenyamanan mitranya.

“Ada skema kami, yaitu KUM Peduli. Kumpeduli itu ratenya 5 persen. Tidak perlu agunan untuk pinjaman Rp5 juta dan untuk tiga tahun kreditnya. Jika ingin lebih lagi setelah UMKM itu sukses. Kita akan berikan yang lebih besar lagi bisa sekitar Rp10-50 juta. Tarifnya tetap saja 5 persen tapi sudah ada agunan,” terangnya.

Terbaru, Bank Kalbar memiliki program KUR cukup besar di tahun ini dengan rate sebesar 6 persen. Program itu, harusnya bisa dimanfaatkan masyarakat dan pelaku usaha.

“Saya harap KUR ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Hanya 6 persen, dan KUR itu bisa sampai Rp500 juta. Inikan sangat-sangat membantu para pengusaha kecil dan menengah. Silahkan itu dimanfaatkan dan kami siap melayani,” ucap pria yang baru saja diganjar penghargaan atas pencapaian mengelola Bank Kalbar ini.

Usia 59 tahun, usia tak mudah bagi sebuah lembaga keuangan daerah untuk bisa terus eksis dan stabil bahkan menguat. Namun, Bank Kalbar bisa membuktikan hal itu.

Seperti diungkap Kepala OJK Kalbar, Maulana Yasin. Bank Kalbar kali ini mampu mengemban amanah yang lebih luas.

“Alhamdulillah, selama ini Bank Kalbar telah banyak sekali mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Ini menunjukan kesolidan tumbuh kembang komitmen untuk terus bertumbuh,” ujarnya.

Saat ini, perbankan masih mencatatkan ketentuan 20 persen dalam penyaluran kredit untuk UMKM, termasuk di Kalbar. Ketentuan 20 persen itu dari OJK dengan harapan, UMKM juga menjadi target sasaran dalam memperoleh modal.

“Jadi diwajibkan kepada perbankan untuk menyalurkan kreditnya kepada UMKM itu 20 persen dari total kredit secara keseluruhan. Minimal 20 persen, ini kan sudah dicapai oleh Bank Kalbar,” paparnya.

Angka 20 persen itu ke depan harus bisa menjadi 30 persen bisa dilakukan oleh Bank Kalbar. Ini penting dilakukan agar tetap sesuai ketentuan yang ditetapkan OJK.

OJK berharap Bank Kalbar bisa meningkatkan kinerjanya agar bisa bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis.

Maulana Yasin optimis, Bank Kalbar akan mampu menguasai ceruk pasar lokal, mengingat berbagai kemudahan dengan layanan maksimal bisa menjadi kekuatan bank daerah tersebut.

“Ini sejalan dengan tujuan OJK mengawasi berbagai jasa keuangan agar lembaga keuangan seperti Bank Kalbar terus berkelanjutan, sehat, sehingga tetap kita awasi,” terangnya.

Maulana Yasin meminta Bank Kalbar terus melakukan efektivitas efisiensi kerja dan biaya, sehingga harapan masyarakat untuk sejumlah biaya nasabah bisa lebih kecil.

“Ini tantangan karena semua itu harus lebih efesien. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) itukan ditetapkan dari pemberian dana pihak ketiga plus dengan biaya-biaya operasional lainnya,” katanya lagi.

“Biaya operasional itulah yang harus ditekan. Harus diupayakan lebih kecil lagi. Ini agar SBDK juga lebih rendah. Ke depan, Bank Kalbar bisa makin baik dan makin luas jaringannya,” sambung pimpinan tertinggi OJK Kalbar ini.

Aneka produk sabun pembersih dihasilkan sebuah industri kecil di Kota Pontianak. Industri yang berlokasi di Jalan Purnama, Pontianak Selatan tersebut setiap hari mampu memproduksi total 130-150 jerigen sabun. Satu jerigen setara lima liter cairan.

“Produk yang dihasilkan adalah deterjen pakaian, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, pewangi pakaian parfum pakaian, sabun lantai, karbol lantai, pembersih kaca, dan shampo motor,” ungkap Cahyo Setiadi (33), menyebutkan apa saja produk sabun yang dihasilkan.

Cahyo merupakan pemilik usaha dengan merek dagang bernama Omega. Usaha tersebut merupakan usaha keluarga yang semula dirintis oleh saudara kandungnya, dan didirikan pada tahun 2015. 

Sejak tahun 2018, Cahyo bergabung dengan bisnis sang kakak untuk memajukannya bersama. Pria bertubuh tinggi ini meminta sang kakak untuk fokus pada formula sabun dan menjaga kualitas produk, sementara urusan manajemen dan marketing diserahkan kepada dirinya.

Saat ini, produk tersebut dipasarkan di Kalimantan Barat serta Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah produksinya juga berada di kedua daerah itu. Untuk yang di Yogyakarta, saudara Cahyo yang mengelola. 

“Kalau di Kalbar, produk ini sudah ada tersedia, kecuali di Bengkayang,” ucapnya.

Produk sabun ini kebanyakan dikemas dalam kemasan jerigen. Namun ada pula dalam kemasan botol. Meski berskala industri kecil, produk yang beredar ini sudah ada yang mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Bila sudah mendapatkan izin edar tersebut, maka produk ini sudah melalui proses dan standarisasi yang aman sehingga boleh digunakan oleh masyarakat. Selain itu, lantaran izin edar tersebut dari Kementerian Kesehatan RI, maka produk ini bisa dipasarkan ke wilayah mana pun di tanah air.

Cahyo Setiadi , Pemilik Usaha sabun merek Omega

Bisnis pembuatan sabun yang telah berjalan sekitar delapan tahun tersebut diakui Cahyo tidaklah mudah. Pasang surut usaha adalah hal yang umum terjadi. Tapi bagi Cahyo, usaha tanpa cobaan tidaklah menantang.

Salah satu tantangan dalam industri ini adalah menjaga kualitas bahan baku kimia agar tetap dalam kondisi yang baik. Sebab bagaimanapun produk ini digunakan dengan sentuhan kulit manusia. Sehingga apa yang kandungan produk jangan sampai membahayakan orang yang menggunakan.

Tantangan distribusi bahan baku juga menjadi hal yang biasa dihadapi. Bahan baku umumnya didatangkan dari luar Kalbar dengan menggunakan jalur transportasi air. Kadang kala banyak hal yang tak terduga terjadi, seperti cuaca buruk, rute kapal yang terlalu panjang, hingga permintaan barang-barang yang tinggi pada momen-momen besar kerap kali membuat waktu distribusi menjadi lebih panjang.

“Namun karena kami sudah biasa menghadapi situasi ini, maka kami bisa melakukan mitigasi. Kalaupun nanti tidak sesuai target barang sampai, setidaknya tidak terlalu lama molor,” ujarnya.

Saat Pandemi Covid-19 melanda, bisnis sabun milik Cahyo justru mencatatkan penjualan yang meningkat. Hal ini dikarenakan tumbuhnya reseller maupun distributor yang kebanyakan merupakan para pekerja yang terdampak Coivd-19. Sabun Omega seolah menjadi penyelamat saat para pekerja kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, hingga pengurangan jam kerja. 

“Banyakyang menawarkan diri untuk menjadi distributor. Promosi sosial media yang dilakukan oleh distributor ini juga berpengaruh terhadap penjualan kami,” ujarnya. 

Seiring berjalannya usaha, permintaan pasar semakin besar. Maka, meningkatkan kapasitas produksi pun semakin menjadi sebuah keharusan. Untuk menyokong usahanya itu, dimanfaatkanlah fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Kalbar. 

Sejak awal berdiri tahun 2015, fasilitas KUR dari Bank Kalbar sudah dimanfaatkan. Modal usaha ini terutama digunakan untuk mengontrak sebuah rumah yang kini menjadi lokasi usaha tersebut. 

Modal usaha lewat skema KUR ini kembali dimanfaatkan oleh Cahyo pada tahun 2022. Ia kembali mempercayakan fasilitas kredit tersebut dari Bank Kalbar. Modal usaha yang kedua ini digunakan terutama untuk membantunya pengurusan izin edar produk. Setiap item produk memang perlu didaftarkan sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

“Tetap di Bank Kalbar karena koordinasinya enak, dokumen yang disiapkan tidak seperti pengajuan awal. Selama ini hubungan kami sudah terjalin dengan bagus,” tutupnya.

Aktivitas di rumah produksi sabun Omega

Ke depan usaha tersebut akan didorong untuk terus bertumbuh dengan harapan bisa memberikan ladang penghasilan bagi lebih banyak lagi orang. Cahyo juga menargetkan penjualan di ritel-ritel modern dengan menghadirkan kemasan yang ekonomis. 

“Harapannya nanti ada kemasan pouch,” pungkasnya. 

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengapresiasi para pelaku usaha di yang memanfaatkan kredit dari Bank Kalbar sehingga mampu tumbuh secara progresif. Bank Kalbar, dikatakan Rokidi siap memberikan dukungan berupa modal usaha melalui program KUR ataupun skema kredit lainnya. 

“Kami konsen untuk memberikan fasilitas kredit bagi UMKM ini seperti yang diinginkan pemerintah,” ucapnya. 

Bagi Rokidi, UMKM merupakan pilar pembangunan karena merupakan salah satu pendongkrak perekonomian. Itu pula sebabnya Bank Kalbar menyediakan banyak fasilitas kredit yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Bahkan untuk usaha skala mikro, Bank Kalbar punya program KUM Peduli dengan kredit modal usaha maksimal sebesar lima juta rupiah.

Dia menambahkan, sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan UMKM, Bank Kalbar memiliki dua kantor cabang yang secara khusus diperuntukkan bagi nasabah UMKM, yakni di Pontianak dan Sintang. “Ke depan akan juga dibuka di Ketapang,” pungkasnya. (Tim JPK)

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) menggelar Pelatihan Optinalisasi Media dan Keamanan Digital bagi pelaku digital marketing dan media campagner di Hotel Ibis Pontianak, Kamis (5/1/2023). Kegiatan ini mengundang dua pemateri, yakni. Siti Mustiani selaku digital enthusiast serta Aseanty sebagai trainer keamanan digital.

“Peserta memahami dan mampu melakukan berbagai teknik sederhana untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di media sosial sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media kampanye atau pemengaruh,” ujar Aseanty yang juga merupakan Ketua JPK.

Dia menjelaskan, pelatihan dirancang agar peserta mampu memahami seluruh materi secara komprehensif sehingga mampu mengimplementasikan materi yang didapatnya secara langsung dan terutama dalam dunia kerja masing-masing peserta.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan tentang keamanan digital yang meliputi serangan digital, cara mendata aset digital, serta strategi meningkatkan keamanan akun digital.

Materi yang dibawakan secara santai namun serius ini diselingi dengan tanya jawab dan diskusi antara pemateri dan peserta. Para peserta secara langsung melakukan pengecekan terhadap aset digital yang dimiliki serta kekuatan password akun digital. Selain itu, peserta juga mempraktikkan cara meningkatkan keamanan email, khususnya di gmail.

Ia menekankan pentingnya kepedulian terhadap keamanan digital pribadi maupun bisnis. Menurutnya, masyarakat  perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya keamanan holistik yang mencakup keamanan fisik, digital, dan psikososial. Maraknya ujaran kebencian dan masifnya serangan digital mendasari pentingnya konsentrasi terhadap keamanan digital.

“Siapapun ya, apalagi bagi orang-orang yang termasuk kelompok kritis,” ujar pelatih keamanan digital ini. Kelompok kritis yang dimaksud, kata dia merupakan orang-orang yang rentan terhadap serangan digital, seperti aktivis, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, media, dan lainnya.

Sementara itu, Siti Mustiani menjelaskan tentang strategi dalam memaksimalkan website sebagai media kampanye, serta memanfaatkan potensi media sosial. Untuk optimalisasi konten di media sosial, Siti memaparkan tentang cara memanfaatkan SEO, cara membuat postingan terjadwal, serta tips membuat konten menarik. Setelah pemaparan, para peserta melakukan praktik dengan membuat kepsyen konten media sosial serta kalender konten.

Selain itu, disampaikan pula olehnya tentang fitur instagram, aplikasi pendukung untuk membuat konten, waktu terbaik mengupload konten di sosial media, serta tips dan trik membuat konten menarik.

Pontianak  – Sebagai upaya memperkuat sektor produksi terutama pada bidang pertanian, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik menggelar One Day Promotion (ODP) serentak di 50 kios yang tersebar di 19 provinsi pada Selasa (9/8). Dalam sambutannya, Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih mengatakan bahwa Petrokimia Gresik menawarkan sederet produk komersial yang berdasarkan uji coba di berbagai dearah telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas pertanian.

“One Day Promotion ini kami harapkan dapat menstimulasi petani untuk menggerakkan sektor pertanian di Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional,” ujar Digna.

Skema promo ini digelar di beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Lampung, Bangka Belitung, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Sebanyak 50 titik ini disesuaikan dengan usia 50 tahun Petrokimia Gresik.

Sedangkan bentuk kegiatannya adalah promosi penjualan produk-produk nonsubsidi retail seperti NPK Phonska Plus, NPK Petro Nitrat, NPK Petro Ningrat, SP-26, SP-36 nonsubsidi, Urea nonsubsidi, ZA nonsubsidi, ZK, Nitralite, Kapur Pertanian Kebomas, dan Petro-Cas.

Digna mengatakan bahwa setiap petani yang melakukan pembelian 1 (satu) zak produk pupuk atau 2 (dua) zak produk pembenah tanah berkesempatan mendapatkan hadiah menarik langsung dan undian kupon berhadiah. Sedangkan hadiah yang disiapkan diantaranya televisi, dispenser, kipas angin, sprayer dan paket sembako.

“Melalui media promosi ini, Petrokimia Gresik juga memiliki tujuan membangun hubungan jangka panjang, sinergis dengan stakeholder dan end user, baik distributor, kios maupun petani Indonesia,” katanya.

Di tengah promosi ini kata Digna, Petrokimia Gresik juga memberikan sosialisasi budidaya pertanian yang di dalamnya berisi edukasi pemupukan berimbang, pengetahuan produk dan layanan mobil uji tanah serta sosialisasi pengendalian Organisme Penggangu Tanaman (OPT).

“Dengan demikian layanan yang kami berikan sifatnya komprehensif, dari hulu hingga hilir budidaya,” katanya.

Sementara itu ditengah-tengah acara, Petrokimia Gresik juga memberikan bantuan berupa traktor di 5 lokasi kios. Penerimanya adalah kios yang memiliki capaian penjualan pupuk komersial tertinggi di wilayahnya. Kelimanya adalah kios di Kabupaten Bener Meriah (Aceh), Sragen (Jawa Tengah), Gresik (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB) dan Luwu Timur (Sulawesi Selatan).

Lebih jauh Digna mengatakan bahwa bantuan traktor tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani di bawah binaan kios untuk mendukung usaha pertanian kedepannya. Ia juga berharap seluruh petani yang ada di wilayah One Day Promotion ini dapat memanfaatkan kesempatan tersebut, dan menularkan ilmu yang didapat kepada petani lain.

“Semakin luas petani yang memanfaatkan promosi dan sosialisasi ini, semakin besar pula produktivitas yang didapatkan,” pungkasnya.(*)

Pontianak,(7/8)-Puncak peringatan Pekan Menyusui Dunia 2022 dilaksanakan serentak di empat negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Timor Leste dan Filipina. Indonesia diikuti oleh 19 provinsi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya bertempat di Pontianak Kalimantan Barat.

Ditemui dilokasi kegiatan yaitu bertempat di Taman Gedung 7 in 1 Universitas Tanjungpura,  Ketua AIMI Kalimantan Barat, Aditya Galih Mastika, mengungkapkan, hampir 20 lebih Daerah dan cabang AIMI seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam  gerakan “Payung Putih BerAKSI.

“Kami disini hadir turut memeriahkan dan ikut ambil bagian dalam orasi untuk memberitahukan kepada halayak ramai mengenai pentingnya edukasi dan motivasi untuk mendukung kesuksesan menyusui sebagai tema besar Pekan Menyusui Dunia tahun ini,” ungkap Ditya.

Dalam kegiatan tersebut, acara dibuka dengan senam Zumba bersama dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dan diakhiri dengan penandatangan serta penulisan pesan – pesan menyusui di belasan payung putih yang sudah disiapkan.

Pada acara tersebut AIMI Kalbar tidak sendiri, ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura serta Puskesmas Kampung Bangka yang menyediakan booth pemeriksaan kesehatan,  Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kota Pontianak yang memberikan konsultasi gizi gratis, serta Ikatan Dokter Anak Indonesia Kalimantan Barat yang memberikan konsultasi kesehatan anak gratis di lokasi yang sama.

Harapannya, kata Ditya, dengan kegiatan ini, masyarakat lebih peduli untuk memberikan dukungan kepada ibu menyusui yang berada disekitarnya, serta berkeinginan belajar lebih banyak mengenai kunci kesuksesan menyusui.

“Jadi lingkunganlah yang menentukan kesuksesan seorang ibu untuk dapat menyusui bayinya eksklusif sejak usia enam bulan hingga dua tahun lebih,” tegasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, Dekan Fakultas Kedokteran dr Muhammad Asroruddin, Ketua Persagi Kota Pontianak Herkulana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar drg Hary Agung, Ketua IDAI Kalbar dr. Budi, Perwakilan Puskesmas Kampung Bangka, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak drg. Multi Juto Bhatarendro serta dr Nevita Bachtiar dan dr Lea dari IDI. (*)

Pontianak – Dengan menggandeng Diskominfo Kalbar dan AMSI kalbar, Lembaga kantor Berita Nasional (LKBN) Biro Kalimantan Barat kembali menggelar talkshow “Bincang ANTARA”. Kegiatan yang dilakukan di Aula Gedung Gemawan ini dihadiri secara Off line oleh 22 jurnalis kalbar dan di siarkan secara langsung melalui channel live streaming You Tube ANTARA Kalbar.

“Kali ini kegiatan Bincang ANTARA, kami mengupas tentang susah sinyal, seperti hasil pembicaraan tadi baik dari sisi dua narasumber dan teman-teman media dalam kegiatan hari ini, terungkap bahwa di beberapa wilayah Kalbar itu masih terkendala dengan keterbatasan sinyal,” kata Kepala Biro LKBN Kalbar, Evy Ratnawati usai kegiatan itu di Pontianak, Kamis.

Sementara lanjutnya, kerja-kerja para jurnalis baik yang ada di Kota Pontianak maupun di daerah-daerah sangat membutuhkan jaringan internet yang bisa mendukung kerja-kerja jurnalis yang memiliki tugas ganda atau multitasking.

“Seperti diketahui, kami para jurnalis ini dituntut oleh perusahaan media tempat kami bekerja, bahwa setiap wartawan harus bisa menguasai membuat teks, foto, video, malah konten yang nantinya akan di muat di medsos pada media masing-masing teman-teman wartawan,” kata Ka. Biro ANTARA Kalbar.

“Untuk mewujudkan multitasking inilah bagi kami para jurnasli sangat  kebutuhan dukungan jaringan internet yang baik. Itu sebabkan kami mengundang Diskominfo Kalbar untuk berbagi informasi dan apa yang menjadi kendala hingga daerah kita ini susah sinyal, dalam mendukung kerja para jurnalis terutama di daerah luar kota dan perbatasan,” tambahnya.

Evy mengaku, sebagai pihak penyelenggara dirinya merasa puas, karena dari hasil kegiatan itu dapat diketahui, apa yang menjadi permasalahan hingga terjadi susah sinyal. Kemudian dari kegiatan ini juga dapat ditemukan apa gendala dan bagaimana solusi dalam menghadapi susah sinyal itu.

“Kegiatan ini, tidak hanya sekedar kegiatan bincang-bincang, namun untuk mendorong dilakukan perbaikan terutama terkait jaringan interneat, maka teman-teman jurnalis yang ikut dalam kegiatan ini untuk terus menindak lanjuti. Masing-masing kita follow up dengan mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan perbaikan jaringan internet tersebut. Sehingga permasalahan keterbatasan media untuk menyebarkan informasi akibat susah sinyal itu dapat kita atasi bersama,”  pungkas Kundorie.

Program pelatihan Training of Trainer (ToT) Bahasa Isyarat yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sejak Oktober lalu, dinyatakan selesai. Setelah melewati 12 pertemuan dengan 2 level penyelesaian, kelas perdana bahasa isyarat di Kalbar ini ditutup secara langsung oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

“Mudah-mudahan dengan dua level, standarnya bisa memenuhi kebutuhan komunikasi bahasa sehari-hari. Harapan kita bahasa isyarat ini juga terus dikomunikasikan ke masyarakat lainnya,” ujar Bupati Muda. 

Kelas pelatihan bahasa isyarat ini, lanjut Muda, merupakan langkah awal pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk  membangun gerakan inklusif yang nyata dan bisa bermanfaat di masyarakat. Sekaligus langkah nyata komitmen pemkab mewujudkan sekolah inklusi, khususnya untuk difabel bisu tuli. 

“Ada hal yang masih harus kita kejar yaitu sekolah inklusi. Kalau bicara inklusi, ini kan kita kejar pembiaran-oembiaran. Jadi jangan ada lagi pembiaran maupun ketidaksetaraan di masyarakat. Praktek ini bukan hanya formalitas. Tapi ini real. Kita ingin hal-hal seperti ini jadi potret untuk  mengajak semua agar lebih peka sosial, sekaligus membangun dan menggerakkan semua hal ini,” jelasnya.

Ditambahkan Muda, ToT bahasa isyarat yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini direncanakan akan terus berlanjut. Perwakilan guru dari PAUD, SD, SMP dan SMA serta OPD di instansi Kubu Raya ini diharapkan dapat melatih guru-guru yang lainnya. “Kedepannya kita harapkan ada sekolah yang ditunjuk, bisa menerima anak dengan keterbatasan tuli dan bisu, sehingga semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan sampai ada yang tidak sekolah,” katanya.

Begitu pula akses pelayanan publik lainnya, seperti layanan kesehatan dan sosial. Ia berharap, nantinya perwakilan dari dinas-dinas yang sudah dilatih, dapat melayani difabel bisu tuli tanpa juru bahasa pendamping.  

“Supaya pergaulan mereka juga lebih luas, ketika masyarakat yang mengalami kendala atau perlu pelayanan datang ke dinas-dinas nantinya, tidak perlu ditemani orang, karena di dinas sudah ada yang melayani mereka dengan bahasa isyarat,” terang Muda.

Tidak Mudah

Faturahman, guru bahasa isyarat yang ditunjuk oleh Pubisindo menceritakan pengalaman dirinya mengajar dalam pelatihan ini. Ini merupakan kali pertama dirinya mengajar profesional sebagai guru bahasa isyarat. Tak mudah baginya untuk mengajar bahasa isyarat saat pertemuan pertama. Untungnya ia dibantu dan didampingi oleh juru bicara. 

“Ini merupakan kendala sebagai seorang guru bahasa isyarat adalah ketika awal mengajar. Seringnya guru bahasa isyarat sulit memberikan pemahaman diawal pertemuan. Beberapa ada dibantu oleh juru bicara, namun ada juga yang bisa langsung memberikan tanpa dampingan juru bicara,” jelasnya dengan bahasa isyarat. 

Dijelaskan Fatur, biasanya peserta didik dapat menguasai bahasa isyarat setelah menyelesaikan 3 level. Kira-kira diperlukan waktu 4 hingga 5 bulan.

“Kurikulum yang diberikan merupakan standar Pubisindo Indonesia,” ujar pria yang masih berstatus mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang ini. 

Pengalaman yang sama juga dirasakan salah satu peserta ToT, Jaka. Saat pertama kali mengikuti kelas ini, dirinya mengaku sempat pesimis bisa menguasai bahasa isyarat ini. Namun metode pembelajaran yang diberikan oleh gurunya membuat dirinya semakin hari semakin menyukai belajar bahasa isyarat. Meski kadang ia suka mengeluh karna banyaknya kosakata yang harus dihafal.

“Namun seiring dengan pertemuan demi pertemuan, akhirnya menjadi terbiasa. Hingga akhirnya kami juga senang mempelajari bahasa ini. Kami sangat berterimakasih kepada Pemkab kuburaya yang memberikan kami kesempatan untuk belajar bahasa isyarat ini. Sekarang kami bisa berkomunikasi dengan teman-teman bisu tuli, setidaknya percakapan sehari-hari bisa kami mengerti,” ujarnya.

Pelaksanaan Program Responding with Essential SRHR Provision and New Deliver Mechanisms (RESPOND) PKBI Daerah Kalimantan Barat, Kamis 2 Desember 2021. JPK/SUSILAWATI

PONTIANAK – Pandemi yang melanda tak membuat kinerja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalbar kendor dalam memberikan edukasi menyoal kesehatan reproduksi (kespro) remaja.

Di masa new normal seperti sekarang ini, PKBI malah menghadirkan edukasi gaya baru guna menjangkau elemen masyarakat, terutama remaja  dengan kegiatan Kick Off Program Respon pelayanan dengan mekanisme baru.

Yups, PKBI mengandalkan telemedicine. Telemedicine adalah layanan kesehatan online PKBI yang bisa diakses dari mana saja, baik dari rumah dengan smartphone tanpa banyak tenaga untuk sekedar tahu informasi kesehatan reproduksi.

“Ini adalah kegiatan pertama PKBI di era new normal. Kita manfaatkan layanan online telemedicine. Baik itu layanan medis, konsultasi psikologis, khususnya kesehatan reproduksi remaja,” kata Direktur Eksekutif PKBI Kalbar, Sudi Harisman,  Kamis (2/12/2021).

Untuk memaksimalkan ini, pihaknya pun menggandeng pemerintah dan sekolah dalam mengenalkan edukasi layanan online ini.

“Jelas kita mendapat dukungan pemda. Dukungan guru perlu dalam mempersiapkan murid-murid agar komunikasi informasi dan edukasi (KIE). Terutama kesehatan reproduksi bisa mereka ketahui,” paparnya.

Rencananya, kegiatan ini akan berlangsung hingga 22 bulan ke depan. Hari ini merupakan kegiatan pertama.

“Persoalan remaja adalah persoalan bersama. Semoga dengan kegiatan ini akan banyak remaja bisa memahami apa itu kesehatan reproduksi,” terangnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan para pakar di bidang kesehatan reproduksi remaja. Hadir, Yuyun Yuniarti sebagai pemateri yang juga Kepala Sekolah SMPN 1 Pontianak.

Ia adalah salah satu guru yang menyusun silabus tentang kesehatan reproduksi remaja di Kota Pontianak.

Ia mengakui, jumlah remaja yang mengenal pacaran tak hanya di usia remaja tapi usia anak pun sudah mengenal istilah itu.

Faktanya, kata dia terjadi peningkatan jumlah remaja yang sudah mengetahui persoalan seks di usia dini.

“Mereka tahu soal seks tapi mereka tak paham akan dampaknya seperti apa. Ini yang ingin kita fokuskan bagaimana memberikan pembelajaran yang masif kepada anak bahwa ada dampak merugikan saat melakukan hubungan pra nikah itu,” paparnya.

Pelibatan tak hanya orangtua tapi guru sangat penting untuk mengingatkan bahwa persoalan kespro remaja bukan persoalan sepele.

“Makanya harus ada penekanan saat kita mengedukasi mereka. Terutama dampak saat mereka melakukan hubungan itu. Nah, jadi tugas bersama dalam melihat persoalan ini lebih luas,” ucapnya.

Peringatan Hari AIDS Sedunia, Komnas Perempuan Dorong Negara Berikan Penguatan Layanan Terintegrasi bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Hidup dengan HIV/AIDS. IST

JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) prihatin atas situasi perempuan korban kekerasan yang hidup dengan HIV/AIDS dan terus berada dalam kondisi tidak setara, terstigma dan penuh kekerasan, terutama dalam masa pandemi.

Menyikapi ini, Komnas Perempuan mendorong adanya kebijakan layanan terintegrasi bagi perempuan hidup dengan HIV/AIDS (PDHA) yang juga mengalami kekerasan.

Untuk itu, pada tahun 2021-2022 Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus pada upaya pengembangan kebijakan layanan terintegrasi ini di Papua dan Papua Barat, yang dikenali tinggi kekerasan terhadap perempuan dan keterpaparan HIV/AIDS.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2021, ada 229 kasus kekerasan terhadap PDHA dimana 89%-nya mengalami lebih dari 1 bentuk kekerasan.

Sementara 97% PDHA melaporkan kekerasan psikis, dalam bentuk stigma dan pengucilan, juga 12 kasus pengusiran dan 88% mengalami kekerasan seksual.

PDHA juga melaporkan kekerasan fisik yang dialami dalam bentuk penganiayaan. Selain itu, mereka juga mengalami kekerasan ekonomi misalnya ditinggalkan dan ditelantarkan oleh pasangan. Pelaku terjadinya kekerasan tersebut adalah anggota keluarga sebanyak 93% dengan mayoritas pelaku adalah suami (86%).

Pada tatanan kesehatan, dengan memiliki pasangan seksual lebih dari satu, akan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terpapar infeksi menular seksual, atau HIV/AIDS.

Menurut data Kementerian Kesehatan (2021), dari total populasi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Indonesia, sebanyak 35% adalah perempuan dengan HIV dan 33% hidup dengan AIDS.

Data juga menunjukkan bahwa 70% infeksi baru dialami oleh kelompok heteroseksual.

Pada tahun 2018, jumlah infeksi baru pada Ibu Rumah Tangga adalah sebanyak 16,405 kasus. Data ini menunjukkan tingginya kerentanan perempuan ibu rumah tangga tertular dari pasangannya. Lebih jauh menurut UNAIDS (2019), perempuan korban kekerasan 1,5 kali lebih rentan tertular HIV dari pasangannya.

Sedangkan NACA (2019) menunjukkan bahwa perempuan positif lebih rentan 4 kali lipat mengalami kekerasan seksual dan kerentanan perempuan positif yang hamil terhadap kekerasan fisik di masa kehamilan tercatat 6 kali lipat lebih rentan.

Hasil konsultasi Komnas Perempuan dengan berbagai lembaga yang bergerak di isu HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan sejumlah akar persoalan yang perlu diurai untuk memastikan agar ketersediaan layanan bagi perempuan dengan HIV/AIDS yang juga korban kekerasan dapat berlangsung secara simultan.

Ketersediaan obat, tenaga kesehatan untuk perawatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA), layanan konseling, dan rumah aman merupakan bagian dari akar persoalan yang membutuhkan terobosan kebijakan lebih lanjut baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di Papua misalnya teridentifikasi bahwa reagen untuk tes HIV tidak tersedia selama 1 tahun sehingga tes HIV tidak dapat dilakukan.

Hal ini berimplikasi pada sulitnya mendeteksi sejauh mana dan seberapa banyak kasus baru HIV/AIDS.

Lemahnya koordinasi yang memadai untuk memastikan pencegahan dan penanganan yang tuntas juga tampak dalam upaya penanganan HIV/AIDS meski infrastruktur untuk penanganan kesehatan telah jauh lebih berkembang daripada layanan penanganan kekerasan (Ajar, 2019).

Problem layanan menjadi isu krusial di masa pandemi karena pembatasan operasionalisasi kerja lembaga layanan baik untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan maupun layanan HIV AIDS.

Pembatasan layanan ini telah berkontribusi pada memburuknya kualitas hidup perempuan korban yang hidup dengan HIV/AIDS.

Selain itu, lemahnya perspektif keberpihakan terhadap PDHA korban kekerasan juga menyumbang pada masih kuatnya stigma dan diskriminasi terhadap mereka saat ingin mengakses layanan.

Layanan terpadu dengan integrasi HIV/AIDS juga masih belum terlalu kuat karena ada kecenderungan memandang HIV/AIDS sebagai isu kesehatan semata dengan pengabaian faktor determinannya, misal kondisi sosial, politik dan budaya yang melingkupi isu ini.

Akibatnya isu perempuan dengan HIV/AIDS yang mengalami kekerasan kerap terpinggirkan dari intervensi. Selain itu, kepolisian juga belum menyediakan layanan untuk pengecekan HIV/AIDS bagi perempan korban yang mengalami perkosaan karena sejauh ini pengecekan HIV/AIDS diperuntukan bagi tahanan saja.

Dalam rangka Peringatan Hari AIDS Sedunia pada 2021 ini, dan menyikapi persoalan di atas, Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada:

1. Kementerian Kesehatan untuk memberikan perhatian khusus dan sensitif terhadap PDHA korban kekerasan agar akses keadilan dan pemulihan dapat lebih terjamin pemenuhannya; Mendorong pengintegrasian sistem layanan pemulihan korban dengan sistem peradilan pidana terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT PKKTP).

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan agar layanan terpadu juga mengakomodasi kepentingan PDHA korban kekerasan.

Selain itu memperkuat kapasitas dan perspektif tenaga lembaga layanan agar berpihak pada korban, mengurangi stigma dan diskriminasi serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan cepat dengan lembaga penegak hukum untuk membantu PDHA korban kekerasan; Menginisiasi kerja sinergis dengan Kementerian Kesehatan agar layanan terintegrasi dapat diimplementasikan bersama.

3. Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyegerakan layanan terintegrasi PDHA korban kekerasan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan kerjasama lintas sektor/dinas.

Selain juga dukungan terhadap lembaga-lembaga pengada layanan untuk perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat sipil, sebagai implementasi dari Perdasus No. 1/2011, dengan perhatian pada:

a. Akses, penerimaan dan pencatatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan;

b. Keterhubungan persoalan kekerasan terhadap perempuan dengan persoalan lainnya, termasuk pada persoalan kesehatan seperti HIV/AIDS, atau di masa wabah pandemi Covid-19;

c. Rumah aman dan bentuk-bentuk perlindungan lainnya bagi perempuan korban kekerasan, termasuk memastikan layanan gratis untuk visum dan tes DNA dan

d. Anggaran yang cukup untuk penanganan kasus, pendataan dan pengembangan SDM penyelenggara layanan

4. Media dan masyarakat luas untuk turut serta mengawal dan memastikan kebijakan terkait layanan terpadu bagi PDHA korban kekerasan serta berperan dalam upaya menghapus stigma dan diskriminasi saat mereka ingin mengakses layanan pemulihan dan keadilan.