PONTIANAK – Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) menyelenggarakan webinar bertajuk Bintang (Bincang & Tanggap) SLPI dengan tema “Meningkatkan Kesetaraan Gender Melalui Praktik Terbaik di Sektor Kelapa Sawit”. Acara ini bertujuan mendorong berbagi pengetahuan dan praktik terbaik untuk menciptakan sektor kelapa sawit yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Redy Prasetyo, Analis Kebijakan Ahli Madya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam praktik keberlanjutan. “Perempuan memainkan peran penting di sektor ini, namun perannya sering kali tidak diakui. Saatnya kita mengubah narasi ini,” tegasnya.

Kesetaraan gender menjadi pilar utama dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Langkah ini didukung melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang sejak 2011 telah memasukkan aspek gender sebagai salah satu elemen penting. Sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) juga menekankan pentingnya isu gender dan lingkungan dalam standar mereka.

Wiene Andriyana, Technical Analyst di Environment Unit UNDP Indonesia, menyampaikan bahwa kolaborasi multipihak diperlukan untuk mengintegrasikan gender dalam rantai nilai kelapa sawit. “Melibatkan perempuan secara aktif bukanlah beban, melainkan peluang. Hal ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih besar,” ujarnya.

Upaya konkret juga datang dari pemerintah daerah. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang pada 2023 meraih penghargaan terkait implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), menunjukkan komitmen ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, E. A. Rafiddin Rizal, menegaskan bahwa kebijakan daerah harus memberikan akses setara bagi perempuan dalam pelatihan, sumber daya, dan pengambilan keputusan. “Melalui regulasi seperti Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, kami berkomitmen untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani, termasuk perempuan,” jelasnya.

Dukungan dari sektor swasta juga disorot dalam webinar ini. Maria Yulianti dari GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) menyampaikan bahwa perusahaan memainkan peran penting dalam mendorong kesetaraan gender. “Kami telah menginisiasi berbagai program, termasuk pembentukan komite gender dan penyediaan fasilitas ramah perempuan di tempat kerja,” ungkapnya.

Webinar ini menjadi langkah awal SLPI dalam menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di sektor kelapa sawit.

PONTIANAK – Perempuan berperan penting dalam demokrasi dan politik lokal dengan mendorong perempuan berperan lebih aktif dalam setiap pergerakan pengawasan pilkada di daerah.

“Sejauh pantauan Bawaslu Kalbar menjelang masa pencoblosan 27 November nanti, perempuan menunjukan antusias yang besar,” ungkap Yosef Harry Suyadi Koordinator Divisi Pencegahan,Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat menjawab wartawan pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang mengangkat tema peran insan pers dan mahasiswa dalam pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024  Kamis (20/11).

Dikatakannya, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam peranannya ikut mengawasi pelaksanaan pilkada serentak dari tahapan awal hingga menjelang masa tenang dan masa coblos.

“Perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki juga tanggung jawab yang sama di dalam mengawasi tiap tahapan pilkada,” jelas Yosef.

Penyetaraan hak- hak politik perempuan selalu menjadi perhatian. “Karena peran perempuan dalam ikut mengawasi juga merupakan salah satu hak asasi manusia,” tuturnya.

Partisipasi perempuan  membantu menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap isu sosial, yang menjadi inti demokrasi dan bersifat mutlak.

Salah satu narasumber yang tampil dalam sosialisasi tersebut Heriyanto menyebutkan perempuan tidak berbeda dengan laki-laki dalam perhelatan pilkada serentak 2024 karena juga mempunyai hak yang sama dalam memilih.

“Tidak ada bedanya sama sekali. Sudah bukan zamannya lagi membedakan hak dan kewajiban berdasarkan gender. Termasuk dalam keikutsertaan perempuan mengawasi pilkada serentak tahun 2024 ini,” tegasnya menjawab wartawan,

Heri panggilan akrabnya yang sehari- hari sebagai pimpinan redaksi Pontianak Post menyoroti peran dan tanggung jawab perempuan untuk berpartisipasi dalam pilkada, sama halnya dengan wartawati yang bertugas di lapangan.

Selain harus bersikap independen dan netral, selama menjalankan tugasnya seorang perempuan yang bekerja di dunia media  pada bidang politik khususnya harus jujur, jeli dan responsif pada setiap peristiwa yang terjadi di lapangan. Tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan ikut serta mengawasi pilkada.

“Upayakan dalam setiap liputannya bertindak netral, sehingga menjadi contoh bagi perempuan lain pada perannya mengawasi pilkada yang jujur,” tuturnya.(lyn)

PONTIANAK – Kaum perempuan menunjukan antusiasme yang luar biasa untuk ikut dalam pengawasan kampanye pasangan calon gubernur,bupati dan walikota dalam masa kampanye di media sosial.
Josef Hari Suryadi Komisioner Bawaslu Kalbar menjawab wartawan di sela kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, Senin (4/11) kemarin mengungkapkan beberapa kali Bawaslu Kalbar turun ke daerah bertemu dengan masyarakat kaum perempuan baik itu kalangan dewasa mau generasi muda perempuan pemilih pemula menunjukan antusias yang tinggi.

“Ini sangat menggembirakan bagi kami, perempuan bersemangat untuk ikut mengawasi kampanye khususnya di media massa yang akan mulai dilaksanakan tanggal 10 November hingga 14 hari ke depan,” jelasnya.

Sosialisasi kali ini yang bertemakan kampanye di media massa menurut Josef karena dalam masa 14 hari sejak 10 November maka dibutuhkan peran partisipasi seluruh masyarakat termasuk kaum perempuan, katanya.
Meskipun kaum perempuan di Kalbar sangat antusias ikut mengawasi pilkada,kami secara terus menerus mengajak hingga ke daerah-daerah agar pengawasan bisa dilaksanakan dengan maksimal.

Ditambahkannya, sosialisasi dilakukan agar dalam pelaksanaan kampanye di media massa tidak menabrak norma- norma yang sudah diatur sebelumnya.

Diharapkan tambah Josef pilkada 27 November mendatang di Kalbar dapat berjalan dengan baik.
“Yakin bahwa aturan memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam sosialisasi pemilu,” katanya lagi.

Nanda sarjana Fisip yang baru menyelesaikan kuliahnya mengatakan sebuah keharusan bagi masyarakat untuk turut menyukseskan pilkada serentak. “Tak hanya laki-laki, perempuan juga berkewajjban untuk ikut serta berperan dalam mengawasi pilkada termasuklah masa kampanye,” tuturnya.

Hal senada disampaikan chika yang tahun ini pilkada keduanya baginya. Menurutnya semua wajib berperan dalam mengawasi kampanye paslon.

“Sebuah keharusan sebagai bentuk tanggungjawab berdemokrasi,” tuturnya.

Sementara itu anggota KPU Kalbar Kartono Nuryadi salah satu narasumber mengatakan masa kampanye paslon dimulai 10 November hingga 14 hari ke depan. Dia berharap paslon tidak melakukan kampanye hitam maupun kampanye negatif. Hindari kampanye yang menyerang paslon lain.Menjatuhkan lawan tanpa fakta.

Kampanye negatif yang menurunkan citra paslon lain dalam visi misinya. Diutamakan dalam kampanye paslon menggunakan media lokal.

PONTIANAK – Yayasan KEHATI baru saja merilis sebuah buku berjudul Tengkawang: Pohon Kehidupan yang Penuh Manfaat. Buku ini merupakan hasil kolaborasi dalam program TFCA yang mendukung Institut Riset dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan (INTAN) dalam proyek Pengembangan Tata Usaha Tengkawang di Hutan Adat Pikul, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, sejak tahun 2020.

Program ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DISLHK) Kalimantan Barat, BKSDA, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta lembaga masyarakat terkait.

Kegiatan bedah buku ini bertujuan untuk memperkenalkan peran strategis hutan adat yang berhubungan langsung dengan berbagai pemangku kepentingan, serta pentingnya implementasi bioprospeksi yang melibatkan banyak pihak.

penulis buku, Aseanty Pahlevi, menjelaskan bahwa karya ini mencerminkan pembelajaran dari upaya perlindungan terhadap tengkawang layar, yang diinisiasi oleh warga Desa Sahan di Kabupaten Bengkayang. Buku ini menggambarkan bagaimana masyarakat setempat menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan, dengan mengelola hasil hutan bukan kayu, khususnya tengkawang, yang menjadi hak kelola masyarakat adat.

Aseanty juga menyoroti bagaimana masyarakat adat mengenalkan produk tengkawang dan turunannya kepada masyarakat luas. Melalui inisiatif ini, mereka berhasil menghasilkan produk bernilai jual yang memberikan keuntungan ekonomi bagi keluarga di kawasan hutan.

“Saya berharap cerita dari Desa Sahan ini bisa menjadi dokumen hidup dan pelajaran berharga bagi masyarakat di desa lain yang memiliki komoditas serupa,” ungkapnya.

Kehati terus mendukung lembaga INTAN dalam upaya melestarikan tengkawang dan memproduksi turunannya dengan cara yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak alam dan hutan.

Direktur Program TFCA Kalimantan, Ir. Puspa Dewi Liman, dalam pemaparannya secara daring, menekankan bahwa dukungan pemerintah sangat berarti bagi pengembangan komoditas hasil hutan bukan kayu ini. Tengkawang diharapkan dapat menjadi komoditas khas Kalimantan Barat, khususnya Bengkayang, yang dapat dikembangkan di daerah lain. Sejak 2020, Kehati juga telah merumuskan blueprint dan policy brief yang menjadi pedoman pengembangan bioprospeksi di Indonesia.

Sebelum peluncuran buku ini, banyak masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat, yang belum mengetahui tengkawang sebagai komoditas unggulan. Bahkan, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian tengkawang belum tercatat secara resmi. Tengkawang adalah salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan Kalimantan. Pada dekade 1980-an, tengkawang bahkan sempat menjadi komoditas ekspor unggulan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Bappeda, juga tengah mengumpulkan data untuk memperkaya literatur mengenai tengkawang. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa lemak yang terkandung dalam buah tengkawang memiliki manfaat kesehatan, setara dengan lemak nabati dari kelapa sawit. Potensi tengkawang sebagai produk hasil hutan bukan kayu diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan adanya dukungan pemerintah yang memberikan ruang kelola kawasan hutan bagi masyarakat adat, diharapkan ekonomi berbasis sumber daya alam ini dapat berkembang secara berkelanjutan, selaras dengan pelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan.

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) pengenalan layanan bantuan Teman Baik kepada Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kalimantam Barat. Kegiatan ini digelar di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (23/9).

Ketua JPK, Aseanty Pahlevi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan kepada LSM di Kalimantan Barat mengenai hadirnya penanganan insiden kasus keamanan digital.

“Kami juga ingin memperluas jaringan individu dan OMS yang dapat melakukan pengaduan insiden keamanan digital,” ungkapnya

Teman Baik merupakan saluran bantuan kepada korban serangan digital dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Layanan berbasis web yang diakses melalui temanbaik.puankhatulistiwa.com tersebut saluran bantuan bagi jurnalis, aktivis, kelompok rentan, serta individu atau lembaga yang menjadi korban serangan digital ataupun KBGO.

Aseanty mengatakan Teman Baik merupakan incident handler pertama di Kalimantan Barat yang menangani kasus serangan digital dan KBGO. Sejak Januari 2024, Teman Baik telah menerima sekitar 10 pengaduan terkait serangan digital dari individu dengan berbagai usia dan latar belakang profesi.

“Teman Baik berkomitmen untuk menangani setiap pengaduan dengan serius dan profesional. Tim kami berusaha secara aktif untuk menyelidiki dan menyelesaikan setiap kasus, dengan tujuan memberikan solusi yang efektif dan melindungi para korban dari ancaman lebih lanjut,” pungkasnya.

Pontianak – Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) meluncurkan laporan riset terbaru berjudul “Kebebasan atau Kebencian? Mengkaji Akuntabilitas Platform Media Sosial di Indonesia” dalam acara seminar nasional yang digelar di Jakarta. Laporan ini mengungkap peran penting media sosial dalam penyebaran ujaran kebencian, terutama yang menargetkan kelompok rentan selama Pemilu 2024.

Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dinilai belum memenuhi standar akuntabilitas yang memadai dalam moderasi konten, khususnya terkait ujaran kebencian. Salah satu catatan utamanya adalah terkait inkonsistensi dalam melakukan moderasi konten.

“Terdapat berbagai indikator untuk mengukur akuntabilitas platform digital, namun banyak platform media sosial belum sepenuhnya memenuhi standar akuntabilitas, terutama dalam hal transparansi dan moderasi konten. Laporan transparansi sering kali berfokus pada kuantitas tanpa kualitas, dan ada banyak inkonsistensi dalam penegakan kebijakan moderasi konten. Celah dalam teknologi deteksi serta perbedaan antara aplikasi mobile dan web juga menjadi tantangan dalam moderasi konten,” papar Nenden.

Heychael, salah satu peneliti SAFEnet, mengungkap bahwa perempuan dan komunitas LGBTQ menjadi target utama ujaran kebencian dengan unsur seksisme dan ancaman kekerasan selama pemilu. Meskipun ada upaya pelaporan, sebagian besar konten kebencian tetap tersebar di platform media sosial.

“Penelitian menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, LGBTQ, dan etnis minoritas seperti Tionghoa dan Rohingya menjadi sasaran utama ujaran kebencian, yang seringkali mengandung elemen seksisme, xenofobia, dan ancaman kekerasan. Meskipun ada upaya untuk melaporkan konten ini, moderasi dan akuntabilitas platform seperti Facebook dan TikTok terbukti kurang efektif, dengan sebagian besar konten kebencian masih tersedia meskipun telah dilaporkan” ungkap Heychael.

q
Sebagai penanggap, Apriyanti, Tenaga Ahli Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Hari Kurniawan, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), turut memberikan pendapatnya terkait laporan ini.
Apriyanti menceritakan hambatan dan keterbatasan yang dihadapi Bawaslu dalam memoderasi ujaran kebencian.

“Proses pengawasan masih menghadapi hambatan, seperti laporan manual dan kurangnya standar yang jelas dalam membedakan jenis pelanggaran. Bawaslu menyadari keterbatasan ini dan terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut guna memperbaiki sistem pengawasan dalam pemilu mendatang” ujar Apriyanti.

Sementara itu, Hari Kurniawan menyampaikan kekecewaannya atas maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di media sosial. “Saya mengkritik ketidakpatuhan platform seperti Meta terhadap hukum Indonesia dan merasa kecewa terhadap Bawaslu yang dianggap kurang responsif dalam menangani pelanggaran, terutama yang terkait dengan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan selama pemilu” tegas pria yang akrab disapa Cak Wawa ini.

Selain memaparkan tantangan yang dihadapi dalam moderasi konten, SAFEnet menyerukan perlunya kolaborasi antara pemerintah, Bawaslu, dan platform media sosial untuk meningkatkan akuntabilitas. SAFEnet juga mendesak agar pasal-pasal karet dalam Permenkominfo 5/2020 dihapus dan merekomendasikan perbaikan dalam aturan kampanye KPU serta peningkatan kapasitas pemantau pemilu.

Kepada KPU, SAFEnet mengusulkan untuk merevisi pasal penghinaan dalam peraturan KPU mengenai kampanye dengan memperjelas karakteristik individu yang dilindungi. Sementara kepada Bawaslu, SAFEnet menyarankan peningkatan kapasitas bagi pemantau pemilu agar dapat membedakan ujaran kebencian dengan ekspresi yang sah.

SAFEnet juga merekomendasikan beberapa hal kepada platform media sosial, seperti mengembangkan kerangka kerja moderasi konten yang lebih komprehensif, meningkatkan transparansi termasuk bagi iklan politik, serta mempermudah aksesibilitas mekanisme pengaduan bagi pengguna.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan sistem moderasi di ruang digital selama pemilu dan seterusnya

Pontianak – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat bekerja sama dengan PRCF Indonesia menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Tenun Nasional yang diperingati setiap tanggal 7 September.

Rangkaian kegiatannya meliputi seminar tenun, pameran tenun, Rakor PPKD, fashion show dan pemberian anugerah kebudayaan yang akan diselenggarakan di Hotel Ibis, Pontianak, pada tanggal 7 September 2024.

Seminar Tenun mengambil tema “Menenun Impian Mengikat Harapan” yang akan membahas mengenai preservasi tenun tradisional di Kalimantan Barat. Tenun, sebuah teknik pembuatan kain yang telah ada selama berabad-abad, merupakan simbol keanekaragaman budaya Indonesia dengan motif dan teknik yang unik. Namun, upaya pelestarian dan pengembangan tenun menghadapi berbagai tantangan terutama di era global saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka acara ini akan menghadirkan para ahli, pengrajin, dan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berdiskusi dan menyusun strategi guna melestarikan seni wasra di Kalimantan Barat, khususnya tenun tradisional Dayak Iban dan Desa yang begitu berharga.

Para peserta seminar dalam kesempatan ini diharapkan dapat memperoleh wawasan baru mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan seni tenun tradisional, serta berkontribusi dalam menjaga warisan budaya yang kaya ini untuk generasi mendatang. Keseluruhan rangkaian kegiatan diharapkan dapat menjadi wadah dalam pembicaraan lebih serius mengenai:

1. Meningkatkan Kesadaran: Menyebarluaskan informasi tentang pentingnya preservasi tenun dan dampaknya terhadap budaya lokal serta ekonomi kreatif.
2. Networking: Membangun jaringan antara pengrajin, desainer, akademisi, dan pihak terkait untuk kolaborasi yang lebih efektif dalam preservasi tenun.
3. Mendorong komitmen bersama dalam pelestarian tenun tradisional.

Pembicara utama dalam seminar ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Rita Hastarita, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak Wahdina, pelaku seni budaya Gusti Hendra Pratama, dan desainer Uke Tugimin. Seminar dipandu oleh moderator Fifiyati Hoesni, Dewan Pembina dan Koordinator Pemberdayaan Perempuan Yayasan PRCF Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Dana Indonesiana, sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia serta memberi kesempatan pada pelaku budaya untuk mengakses langsung program kebudayaan yang dibiayai negara.

Selain dukungan dari Dana Indonesiana, acara ini juga didukung oleh Samdhana Institute dan TFCA Kalimantan, organisasi yang berkomitmen untuk melestarikan budaya dan lingkungan di Indonesia.

Acara Malam Anugerah Kebudayaan

Sebagaimana tadi telah diungkapkan, bahwa selain kegiatan seminar, juga akan ditampilkan pameran karya tenun yang menunjukkan keindahan dan keragaman teknik tenun tradisional. Pameran tenun dimaksud akan menampilkan sekitar 100 karya tenun yang merupakan karya dari lebih dari 30 orang penenun dari Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Pengunjung tidak hanya dimanjakan oleh koleksi hasil tenun tetapi juga akan diedukasi tentang bagaimana teknik memintal kapas menjadi benang, teknik menenun, teknik pewarnaan alam dan lain sebagainya.

Selanjutnya untuk acara Malam Anugerah Kebuudayaan akan menampikan fashion show oleh tamu undangan, peserta pelatihan tenun serta profesional model yang akan mengenakan berbagai motif tenun khas Kalimantan Barat. Fashion show produk turunan tenun tradisional diselenggarakan sebagai upaya untuk mengangkat dan memodernisasi warisan budaya yang kaya ini ke dalam dunia fashion kontemporer.

Latar belakang kegiatan ini adalah keinginan untuk menjembatani antara keindahan dan keunikan tenun tradisional dengan trend fashion masa kini, sehingga tenun tidak hanya dilihat sebagai produk budaya yang statis, tetapi sebagai bahan yang dinamis dan relevan dalam industri mode global.
Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada khalayak luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, bagaimana tenun tradisional dapat diolah menjadi berbagai produk fashion yang elegan dan inovatif, serta mendorong pelaku industri mode dan masyarakat untuk lebih menghargai dan mendukung keberlanjutan kerajinan tenun lokal.

Puncak acara Peringatan Hari Tenun Nasional dan Anugerah Kebudayaan adalah penyerahan penghargaan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. Horisson, M.Kes kepada penenun, Perempuan Pelestari Tenun, Maestro dan Pelestari Budaya dari seluruh Kabupaten Kota di Kalimantan Barat.
Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah terhadap kontribusi pihak-pihak dalam upaya pelestarian tenun maupun adat tradisi serta kesenian yang ada di Kalimantan Barat.

“Kami berharap rangkaian acara ini, dari seminar hingga malam penganugerahan, dapat menjadi langkah awal untuk tindakan yang lebih besar dalam melestarikan seni tenun yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya kita,” kata Imanul Huda, Direktur PRCF Indonesia.
Rita Hastarita lebih lanjut menyampaikan bahwa “Kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci untuk memastikan warisan budaya ini terus hidup dan berkembang,” ujarnya

Pontianak – Terinsiparasi dari karakter Jeng Yah, serial Gadis Kretek, Cindyka Verona, desainer muda asal Pontianak meraih juara pertama dalam Woven Fashion Designer Competition 2024. Pengumuman pemenang itu berlangsung di Gedung Dekranasda Kalbar, Pontianak, pada Sabtu malam (31/8/24).

Woven Fashion Designer Competition 2024 adalah program kepemudaan yang menjaring calon desainer muda Kalimantan Barat. Kompetisi yang diadakan oleh Rumah Jepin dan Dekranasda Kalbar ini merupakan bagian dari peringatan Hari Tenun Nasional. Sebanyak 47 desain ikut serta dalam kompetisi.

Setelah proses seleksi, 10 finalis terpilih untuk menjalani mentoring dengan fashion designer dari Indonesia Fashion Chamber (IFC) Chapter Pontianak. Cindyka Verona (22) dinobatkan sebagai juara 1 usai menyingkirkan sejumlah desainer muda. Karya fesyen Cindyka sukses memikat perhatian dan hati para juri.

Ditemui langsung, Cindyka mengaku desain busananya terinspirasi oleh karakter Jeng Yah dari serial “Gadis Kretek”. Dalam film tersebut, Jeng Yah memiliki mimpi besar namun terhambat oleh norma masyarakat yang membatasi peran perempuan.

“Aku mencoba angkat isu tersebut dengan memadukan budaya yang ada. Terciptalah desain ini sampai akhirnya desain itu bukan hanya sekedar karya tapi menyampaikan makna bahwa setiap perempuan berhak mengejar mimpi mereka dan di support oleh lingkungan mereka,” ungkapnya.

Pada kompetisi tersebut, semua finalis menggunakan wastra Kalbar dalam membuat karya desain mereka. Termasuk Cindyka yang memilih motif tenun ikat Sintang pada karyanya desainnya.

“aku ingin menyampaikan bahwa setiap wanita harus merdeka dengan mimpi-mimpi nya,” katanya.

Selama proses pembuatan desain itu, wanita yang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Tanjungpura itu mengaku mengalami beberapa kendala namun berhasil mengatasinya.

“Pengerjaan kurang lebih 20 hari. Seleksi desain dari maret kemudian disuruh desain lagi yang baru sampai akhirnya jadi,” ujarnya.

Cindyka sendiri memang kental dengan background dunia fesyan. Ia merupakan lulusan SMKN 5 Pontianak jurusan busana. Saudaranya perempuannya juga merupakan desainer. Selain itu ia saat ini bekerja salah satu rumah produksi desainer Pontianak yakni Rika Ayub dan pernah ikut kompetisi serupa tahun 2019, juga meraih juara pertama.

Dinobatkan sebagai juara, Cindyka mengaku senang sekaligus bangga. Ia menegaskan bahwa kemenanganya ini merupakan sebuah tanggung jawab untuk melestarikan tenun terutama di kalangan anak muda.

“Tujuan desain ini targenya anak muda, aku ingin anak muda Pontianak lebih kenal dengan budaya mereka salah satu nya dengan cara aku kreasikan tenun kita ini,” tukasnya.

PONTIANAK –Puluhan peserta yang tergabung dalam sejumlah organisasi Perempuan di Kota Pontianak dan sekitarnya, Jumat (23/8) mengikuti Rapat Koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan partisipatif tahun 2024 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak di Hotel Golden Tulip.

Salah satu tujuan utama kegiatan ini yakni untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan menekankan pentingnya peran perempuan dalam pemilu, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas partisipatif. “Kami menilai peran dan keterlibatan perempuan dalam proses pemilu juga sangat krusial. Dan kami berharap nantinya kaum perempuan bisa lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu, terutama di Kota Pontianak tahun ini,” ucap Ridwan, Jumat (23/8) saat memberikan sambutan Rakor Pengawasan penyelenggaraan pemilihan partisipatif tahun 2024 di Hotel Golden Tulip.

Menurutnmya, Rakor tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kota Pontianak meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada tahun 2024. Dengan menggandeng organisasi perempuan, Bawaslu Pontianak lanjutnya berharap dapat menggerakkan basis perempuan untuk turut serta dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu narasumber Rakor, Ketua KPU Kalbar periode 2013-2018, Umi Rifdiyawaty menilai perempuan juga memiliki kedaulatan penuh atas dirinya dalam menentukan pilihan kepala daerah pada Pilkada serentak di tahun ini. “Karena perempuan berdaulat penuh pada hak pilihnya. Jadi jangan asal dan harus cerdas dalam menentukan hak pilihnya,” kata Umi.

“Dalam menentukan pilih, bisa saja kita lihat dari hasil kinerjanya, bagi calon yang sudah pernah menjabat lihat hasil kerja sebelumnya, kalau baik kasi reward tapi kalau buruk berikan punishment,” ujarnya. Namun, Bila calonnya yang belum pernah menjabat, maka kata Umi, bisa dilihat track recordnya dan perhatikan betul bagaimana kehidupan sehari- hari dan latar belakangnya.

Berdasarakan data yang dimiliki KPU Kota Pontianak, kata Umi, saat ini pemilih Perempuan tercatat lebih banyak dari pemilih laki-laki. “Pemilih perempuan berdasarkan data terakhir dari KPU Kalbar tercatat 51,1 persen, sedangkan pemilih laki-laki 48,9 persen,” jelasnya.

Umi juga mengingatkan perempuan jangan hanya berpartisipasi saja tapi tidak dapat kontribusi apa-apa. Dia berpesan agar perempuan memahami setiap proses dan tahapan dalam pemilihan. Satu hal juga yang harus diingat perempuan harus berani menolak politik uang. “Tidak ada pemakluman untuk politik uang,” tegasnya.

Sementara itu, para peserta Rakor yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan menyambut baik inisiatif Bawaslu ini. Salah satu peserta Rakor pengawasan penyelenggaraan pemilihan partisipatif, perwakilan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Kota Pontianak, Agnes Wahyu Rini menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, serta berkomitmen untuk mengedukasi anggota dan komunitas mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. “Kami siap menjadi bagian dari perubahan, dan akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan hak-hak perempuan dalam pemilu terpenuhi,” ucap Agnes Wahyu Rini.

Pontianak – Merespon tantangan yang dihadapi oleh petani perempuan di Kalimantan, Perkumpulan Gemawan merancang program dengan kerangka kerja perubahan sistem. Sebagai langkah konkret, Gemawan mengajak organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Kalimantan untuk merumuskan skenario dan strategi bersama dalam mewujudkan sistem masa depan yang diinginkan, Kamis (29/8/2024) di Rumah Gerakan Gemawan. 

Kegiatan ini meliputi penggalian ide dari peserta terkait skenario dan strategi, serta inisiasi kerjasama untuk menentukan peran dan tanggung jawab dalam merealisasikan sistem masa depan yang diinginkan.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Gemawan, Laili Khairnur, kerangka kerja ini bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. 

“Dalam 10-30 tahun ke depan, diharapkan akan terwujud sistem pertanian yang mendukung dan menghargai hak-hak petani perempuan, serta melindungi sumber daya alam yang menjadi tumpuan hidup mereka. Petani perempuan disinimeliputi mereka yang bergerak di sektor pangan, hortikultura, maupun kehutanan,” ungkapnya.

Dalam program ini, Gemawan mengadopsi strategi 3R, yaitu Recognition (Pengakuan), Representation (Representasi), dan Redistribution (Redistribusi), untuk memperkuat posisi dan pemenuhan hak-hak petani perempuan. Strategi ini bertujuan untuk memastikan perempuan diakui dalam peran mereka, diwakili dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya.

Strategi 3R ini tidak hanya berfungsi untuk menguatkan posisi petani perempuan, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan negara, pasar, dan masyarakat dalam menjamin akses serta kontrol sumber daya bagi mereka. 

“Ini penting, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim yang semakin berdampak pada ketahanan komunitas petani,” lanjutnya.

Menurut Laili, meski peran petani perempuan cukup besar, pengakuan yang diberikan kepada petani perempuan masih jauh dari memadai.

“Peran mereka sangat besar, tapi rekognisi (pengakuan, red) yang mereka dapatkan tidak sebanding. Mereka sering tersingkirkan dalam akses legalitas, misalnya dalam kepemilikan kartu petani atau program pertanian. Pemerintah masih melihat petani itu sebagai laki-laki, padahal dalam prakteknya banyak petani yang perempuan,” ujar Laili Khainur.

Ia menekankan perlunya perubahan mindset dalam melihat petani perempuan, terutama terkait akses terhadap pelatihan dan program-program yang selama ini tidak menjangkau mereka. 

“Petani perempuan jadi tidak bisa mendapatkan akses pelatihan dan program, sehingga mereka menjadi miskin karena tidak memiliki akses tersebut,” tambahnya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Laili Khainur menegaskan bahwa rekognisi terhadap petani perempuan sangat penting. Salah satunya melalui pendaftaran mereka di Kelompok Wanita Tani (KWT) atau mendapatkan kartu petani. “Negara harus mempermudah proses ini,” katanya.

Selain itu, Laili juga menyoroti pentingnya kepemimpinan petani perempuan yang terintegrasi dengan program-program desa. Misalnya, melalui alokasi anggaran khusus atau melalui pelatihan kader di tingkat desa, universitas, atau lembaga yang fokus pada petani perempuan. 

“Selanjutnya, diperlukannya sistem informasi iklim juga penting agar petani tahu kapan musim hujan, kapan waktu tanam, dan perhitungan panen. Selain itu, harus ada anggaran khusus berbasis gender untuk isu pertanian, karena jika masih netral, petani perempuan akan semakin tersingkirkan,” jelasnya.

Dengan strategi-strategi tersebut, Laili berharap petani perempuan di Kalimantan bisa mendapatkan pengakuan dan akses yang setara, serta mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.

Ditambahkan Konsultan Peneliti dari Visi Integritas, Adnan Topan Husodo, ada dua aspek besar yang memulai penelitian ke petani perempuan, yaitu aspek ekonomi dan politik. 

“Dua aspek besar ini yg memulai penelitian kita ke petani perempuan karna banyak konteks yang mengelilingi,” jelasnya saat memaparkan temuan terkait petani perempuan.

Berawal dari analisis situasi terkini yang menunjukkan kerentanan dan ketahanan perempuan di berbagai peran, baik sebagai petani, pelaku ekonomi, maupun warga negara. Kemudian mengungkap bahwa petani perempuan di Kalimantan masih menghadapi masalah struktural yang menghalangi akses mereka terhadap sumber daya dan partisipasi dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik. 

“Identitas ganda yang mereka emban, sebagai perempuan, petani, dan ibu rumah tangga, menambah beban yang tidak seimbang dengan peran strategis mereka di masyarakat,” pungkasnya.