Tidak harus memegang jabatan formal agar perempuan layak dikatakan sebagai seorang pemimpin. Karena sejatinya kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan pemberdayaan. Begitulah secara umum pesan yang dihasilkan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perempuan Dalam Kepemimpinan, Sabtu (25/1).

Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur, beberapa kali menekankan tentang kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada pemberdayaan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan tidak hanya dilihat dari sisi elitis semata misalnya sekelas pejabat publik, anggota dewan atau pemimpin perusahaan, badan publik lainnya.

“Namun yang diprioritaskan saat ini adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan misal yang dilakukan oleh kader atau local leader, Community Organizer maupun istilah lain yang digunakan di level grass root,”ungkap dia.

Menurutnya ada banyak contoh gerakan yang diinisiasi oleh para kaum wanita sehingga memberikan perubahan yang positif. Contohnya, kata dia, yakni gerakan Mother of Plaza de Mayo, sebuah perjuangan oleh sekelompok wanita pembela HAM di Argentina pada tahun 1977, yang mana mereka menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka yang ditangkap selama pemerintahan militer. Selain itu, ada pula Gerakan perempuan Dalit untuk 5 hektare lahan di India.

“Bahkan pada tataran lokal juga banyak gerakan-gerakan atau serikat-serikat yang diinisiasi oleh perempuan,” kata dia.

Potensi dan peran kepemimpinan perempuan dinilainya sangat besar untuk saat ini dan masa mendatang di dalam seluruh bidang. Secara umum kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki.  Adapun ciri kepemimpinan perempuan adalah kooperatif, berorientasi pada kesejahteraan, dan cenderung kolektif atau partisipatif. Sementara model kepemimpinan normatif laki-laki yang cenderung kompetitif, berorientasi pada kekuasaan dan terpusat.

“Perempuan cenderung memakai kepemimpinan transformasi, memotivasi orang lain dengan mentransformasi minat diri mereka menjadi tujuan organisasi. Sementara laki-laki cenderung memakai gaya yang langsung, serta perintah-dan-kendali. Laki-laki mengandalkan otoritas posisi resmi untuk berpengaruh,” jelas dia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur PPSW Borneo, Reny Hidjazie. Katanya, kepemimpinan bagi seorang perempuan tidak hanya terletak pada posisi formal yang dicapai. Menurutnya, ada banyak posisi-posisi informal yang dapat dimaksimalkan oleh perempuan agar dapat berdaya. Sehingga siapa saja yang mampu menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan untuk satu tujuan, boleh dikatakan sebagai pemimpin.

“Jadi yang perlu kita ingat adalah, kepemimpinan bukan terletak pada posisi atau tempat formal,” kata dia.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Beby Nailufa, menilai untuk mengoptimalkan peran serta perempuan, serta membina jiwa kepemimpinanya, harus dimulai dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas perempuan. Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah supaya memberikan perhatian penuh pada pembangunan manusia, terutama bagi ibu dan anak.

“Dalam hal pemberdayaan perempuan, kami terus ingat pemerintah supaya tidak hanya sekedar membangun fisik, tapi juga non fisik,” kata dia.

Dia melanjutkan, jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Pontianak saat ini, dinilainya juga masih minim. Sedikit banyak hal ini dinilai menjadi tantangan baginya saat akan mengusulkan kebijakan yang bersinggungan dengan perempuan. Selain tentu saja meminta dukungan dari sesama anggota legislatif perempuan, untuk memenangkan argumennya, ia tak segan untuk melakukan lobi dengan anggota legislatif lain agar mendukung kebijakan yang pro dengan kesejahteraan perempuan.

“Kadang saya juga harus melakukan lobi ke sesama anggota dewan lain yang lain. Karena nanti pada saat kita berargumen, kalau tidak ada yang mem-backup, itu agak sulit,” pungkas dia.

FGD tersebut digelar atas kerjasama antara Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Citradaya Nita. Dihadiri puluhan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, influencer, youtuber, hingga jurnalis, diskusi ini bertujuan untuk membuka wawasan peserta dalam hal kepemimpinan perempuan.

sumber : https://pontianakpost.co.id/kepemimpinan-perempuan-adalah-kepemimpinan-berorientasi-pemberdayaan/

PONTIANAK – Google News Initiative (GNI) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Internews, melatih 20 jurnalis perempuan di Pontianak untuk literasi digital. Selama dua hari, pada 23-24 November 2019, para jurnalis ditempa ilmu menggunakan perangkat Google untuk menangkal hoax di Internet.

“Selama dua hari trainer dari Google akan melatih cara menganalisis sumber konten digital dengan menggunakan berbagai tool yang ada di internet,” ujar Caroline Voermans, jurnalis Pontianak yang menjadi trainer pendamping pelatihan itu.

Sebanyak 20 jurnalis yang mengikuti pelatihan merupakan jurnalis perempuan yang bekerja di media lokal maupun nasional. Selain melatih kemampuan menganalisis dan verifikasi konten di internet, peserta juga akan belajar beberapa materi yang bersifat teknis mengenai kebersihan data digital (digital hygiene), analisa dasar atas informasi, pencarian dan penelusuran data, dan beragam tools yang bisa digunakan untuk melakukan investigasi secara online.

Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Aseanty Pahlevi, menambahkan, pelatihan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas profesi jurnalis di Pontianak.

“Jurnalis sebagai penyedia informasi harus dapat menyuguhkan berita dengan data pendukung yang kuat,” katanya. Hal ini sangat penting karena dalam melakukan tugas profesinya sebagai jurnalis, kepentingan publik adalah hal utama.

Perempuan, kata dia, dapat menjadi agen perubahan untuk memerangi berita hoaks yang beredar di masyarakat. Terlebih dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2017, jumlah perempuan pengguna internet cukup besar.

Pengguna internet di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia 267 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,57 persen diantaranya adalah perempuan.

Dari catatan di atas, perempuan pengguna internet sangat tinggi. Era ini ternyata tidak membuat perempuan minder saat harus berhadapan dengan kerumitan tombol aplikasi berbagai rupa.

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa sendiri sangat intens dengan berbagai kegiatan literasi media. “Literasi media adalah program utama dalam komunitas kami. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2014, dengan nama program ‘Share yang Baik’,” jelasnya.

Terbaru, JPK terlibat dalam workshop dan talkshow yang melibatkan 450 siswa SMA, untuk meningkatkan literasi digital mereka. Pada bulan September lalu, JPK bekerjasama dengan Women Will terlibat workshop menarik. Bertema “Digital Marketing For Women” para pengusaha perempuan pemula diajarkan mengenal dan memanfaatkan konten digital yang ada di platform Google. Bahkan di bulan Maret 2019 lalu, JPK dan SafeNet menggelar Seminar Internet Aman bagi Perempuan.

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/22/google-news-initiative-latih-tangkal-hoax-bagi-jurnalis-perempuan-kalbar

Dalam rangkaian kegiatan Seratoes-248 digelar Diskusi yang bertajuk Perempuan Dalam Sejarah, Peran dan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan di PMK CO-Working Space, jalan Karna Sosial, Gg Wonoyoso II, kota Pontianak, pada Kamis (31/10/2019) sore.

Menjalankan rangkaian kegiatan Seratoes-248 ini, sebelumnya sudah dilakukan beberapa diskusi, dengan tempat atau ‘venue’ yang berbeda-beda.

Dan kali ini, adalah menjadi tempat terakhir dalam rangkaian kegiatan diskusi. Dalam diskusi yang terbuka untuk umum ini pula, kali ini diramaikan dari rata-rata mahasiswa-mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tanjungpura.

Sesuai tema diskusi, tampak yang hadir pun banyak dari kaum perempuan, dengan pemantik diskusi yang dihadirkan pun perempuan, yakni Sri haryanti dari Gemawan Pontianak, lalu Wati Susilawati dari Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), serta dihadiri pula oleh beberapa penggiat jurnalis, penggiat literasi, dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wati Susilawati selaku pemantik diskusi, banyak berbagi pengalamannya saat menjadi jurnalis perempuan, serta memberitahukan bagaimana peran jurnalis perempuan saat ini.

Dikatakannya, media massa sangat berkontribusi kepada jutaan manusia, untuk saling terkoneksi. Seperti media massa dalam bentuk cetak, elektronik, hingga media online yang dimana itu mengandalkan jaringan internet, mengokohkan posisinya sebagai bagian dari kesuksesan pembangunan.

Dan pada saat ini juga dikatakannya, banyak sekali pemberitaan terhadap perempuan, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, ataupun pembangunan responsive gender dalam peran sosial perempuan.

Namun menurutnya, bersamaan dengan itu, banyak juga perempuan yang menjabat penting didalam suatu media, hal itu artinya saat ini perempuan bisa juga menahan mengenai permasalahan tersebut.

“Maka dari itu, terkait permasalahan tersebut. Perempuan yang menjabat atau terlibat dalam kebijakan redaksi, bisa menahan atau menyuarakan hal tersebut kepada pada saat rapat redaksi,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan isu pemberitaan yang ada di Kalimantan barat, dalam perspektif jurnalis perempuan.

“Saat ini ada dua media yang khusus memberikan full satu halamanya untuk pemberitaan perempuan, yakni Tribun pontianak, dan Pontianak Pos. Dan satu halaman untuk media cetak itu harganya mahal, tapi itu bentuk apresiasi terhadap peran perempuan juga penting,” jelasnya. (*)

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/01/peran-jurnalis-perempuan-serta-isu-pemberitaan-terhadap-perempuan-di-kalbar

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) menggelar Pemutaran Film dan Diskusi bertajuk Malam Apresiasi Karya yang diadakan di Balai Pelestarian Nilai Budaya, jalan Sutoyo kota Pontianak, pada Kamis (12/9/2019) malam. Malam Apreasiasi Karya tersebut memutar film dokumenter berjudul More Than Work yang diproduksi oleh Konde Production, dengan disutradarai oleh Luviana seorang mantan jurnalis Metro TV.

Film dokumenter yang berdurasi sekitar 37 menit itupun menceritakan tentang tindakan diskriminasi terhadap perempuan di media. Dikarenakan tak bisa hadir, saat sesi diskusi dimulai Chief Editor Konde.co sekaligus Director Film Luvian, disambungkan melalui telepon genggam untuk dapat langsung menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta.

Luvian menjelaskan alasan film dokumenter tersebut diberi judul More Than Work, karena dalam lima sampai sepuluh tahun kebelakang, tidak ada film yang mengangkat tentang pekerja perempuan di media.

“Saya membuat film ini tuh sudah angan-angan lama. Namun dalam lima sampai sepuluh tahun ini, tidak ada film mengangkat tentang pekerja perempuan di media. Sepertinya belum ada, sejauh yang saya tahu,” jelasnya saat disambungkan dari telepon genggam.

Kemudian ia juga mengungkapkan dalam film More Than Work ada tiga tokoh penting didalamnya. Satu diantaranya Dhiar yang bercita-cita ingin bekerja di media.

“Ada tiga tokoh penting didalam film More Than Work, dimana satu diantaranya ialah Dhiar yang bercita-cita ingin bekerja di media. Ternyata ketika menjadi pekerja di media, Dhiar malah dilecehkan dan mendapatkan kekerasan seksual,” ungkapnya.

Lalu dalam film dokumenter ini juga, tak hanya menceritakan tentang bentuk pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan di media saja. Melainkan film ini juga menceritakan tentang bentuk diskriminasi yang dirasakan oleh LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual) yang sering tersingkirkan oleh dunia pekerjaan.

sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/13/jpk-gelar-pemutaran-film-more-than-work-bercerita-tentang-diskriminasi-pekerja-perempuan-di-media

Aliansi Jurnalis Independen Pontianak dan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa menggalang aksi penolakan putusan Mahkamah Agung untuk kasus Baiq Nuril, korban pelecehan seksual verbal mantan kepala sekolah di Mataram.

“Ibu Nuril ini sebenarnya korban, seperti halnya pada kasus Prita beberapa tahun lalu. Kita harap tidak ada lagi korban dari UU ITE, di mana korban berbalik menjadi tersangka,” ujar Dian Lestari, Ketua AJI Pontianak, di sela-sela aksi 18 November 2018.

Dian menambahkan, putusan ini sekaligus menggambarkan rentannya perempuan Indonesia yang menjadi korban pelecehan seksual. Korban sering direndahkan, bahkan mengalami kriminalisasi. “Pasal-pasal karet dalam UU ITE itu harusnya dicabut,” tambahnya.

Baiq Nuril Maknun perempuan asal Mataram yang menjadi terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE) sempat dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri. Di PN Mataram pada 26 Juli 2017, Nuril dinyatakan tidak terbukti telah mencemarkan nama baik mantan kepala sekolah salah satu SMAN di Mataram.

Putusan PN Mataram ini kemudian dibatalkan di tingkat Mahkamah Agung dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta kepada Nuril. Padahal mantan pegawai honorer bagian Tata Usaha di SMU 7 Mataram itu sebelumnya dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri Mataram pada 26 Juli 2017.

Warga Kota Pontianak juga bisa memberikan dukungan moril melalui sosial media, dengan mengunggah foto dengan tagar #tolakeksekusiibunuril dan #saveibunuril. “Aksi ini juga untuk mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk ikut menggalang dana di kitabisa.com untuk membantu Ibu Nuril membayar denda Rp500 juta, serta agar Ibu Nuril terhindar dari penjara selama 6 bulan,” ujar Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Kusmalina.

Aksi ini juga sebagai upaya non litigasi terhadap kasus-kasus lainnya, dimana negara abai terhadap perlindungan hak-hak  warga negaranya, untuk mendapatkan keadilan. Warga Kota Pontianak pun tampak antusias memberikan dukungan. Aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB ini digelar di kawasan Car Free Day, Jalan Ahmad Yani Pontianak.

Relawan Southeast Asis Freedom of Expression Network (SAFEnet) Kalimantan Barat, Aseanty Pahlevi, menambahkan, organisasi sipil yang memperjuangkan hak-hak digital warga di Asia Tenggara ini juga telah membuat pernyataan sikap dengan mempertanyakan hasil putusan MA, yang menutup mata pada fakta-fakta di Pengadilan Negeri Mataram.

“Dalam persidangan Nuril tidak terbukti bersalah menyebarluaskan konten asusila seperti yang dituduhkan,” katanya.

Tidak ada unsur mens rea atau niatan jahat dari Nuril ketika merekam perbincangan dengan M, atasannya. Perekaman ini merupakan upaya membela diri atas pelecahan seksual yang dilakukan M. “SAFEnet juga menolak pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan Rabu ini, dan mendesak agar Presiden RI memberikan amnesti atas ketidakadilan ini,” katanya. SAFEnet juga mendorong agar Komisi III DPR RI dapat menyetujui pemberian amnesti tersebut.

Upaya untuk menangkal pengaruh narkotika terhadap anak dan remaja yang bermukim di kawasan Komplek Yuka, Pontianak Barat terus digalakkan. Kamis (8/11), Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Kesehatan Reproduksi.

“Kita pilih wilayah ini karena kondisi sosial yang ada di sini memungkin anak-anak punya kecenderungan mendapatkan barang seperti itu (narkotika),” ungkap Ketua Forum PUSPA Kalbar, Reni Hidjazie.

Kegiatan tersebut menurut Reni merupakan permintaan dari para ibu yang khawatir akan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku anak-anak mereka. Mereka takut dan cemas dengan kondisi anak-anak mereka yang rentan terjerembab ke dalam penyalahgunan obat-obatan terlarang.

“Ada kasus anak-anak ngelem,dan itu membuat orangtua khawatir dan takut,” katanya.

Kepala Seksi Pencegahan BNN Kalbar, Mochamad Efendi menyebut, 24 persen pengguna narkotika berasal dari kalangan remaja. Data itu menegaskan bahwa, masa remaja riskan terhadap potensi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bahkan, ada pula remaja yang dimanfaatkan sebagai kurir untuk memuluskan jalan bagi pengedar atau bandar mengedarkan barang haramnya.

“Karena itu orangtua harus lebih memperhatikan anak-anaknya, dan lebih sering berkomunikasi dengan mereka,” pesan Efendi.

Kegiatan yang digelar di Aula Kolam Renang Muara Kapuas tersebut, menjadi salah satu upaya dalam mencegah berbagai potensi penyalahgunaan narkotika oleh remaja dan anak-anak khususnya yang bermukim di Komplek Yuka. Kegiatan yang juga dihadiri oleh ibu-ibu itu, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mereka, mulai dari penyebaran, jenis, hingga bahaya narkotika.

Reni memastikan kegiatan tersebut menjadi salah satu bagian dari sejumlah program PUSPA yang akan direalisasikan di kawasan tersebut. Program yang akan dijalankan selama satu tahun lamanya itu, merupakan kegiatan penguatan serta pemberdayaan kapasitas anak-anak, remaja, dan kelompok perempuan. Tujuanya adalah menciptakan kampung yang bebas dari tiga hal, yakni, tidak ada kekerasan anak dan perempuan, tidak ada perdagangan manusia, serta tidak ada kesenjangan ekonomi.

“Forum PUSPA Kalbar memilih YUKA karena situasi sosial di sini, kita temukan ada kasus kekerasan, perkosaan anak, dan lain-lain,” katanya.

Kabid Data Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalbar, Paskaria Ema mendukung berbagai program pembinaan yang dilakukan oleh PUSPA Kalbar yang direalisasikan di kawasan Komplek Yuka tersebut. Program yang mendapatkan dukungan dari Kementerian PPPA ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam berbagai hal yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Dari kegiatan sosialisasi bahaya narkoba ini, setidaknya orangtua bisa meningkatkan komunikasi mereka dengan anak-anaknya,” harap dia.

Bogor (13/5) – Dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, perlu upaya bersama dalam meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Festival Inovasi dan Kreativitas Forum Anak 2018. Kegiatan ini bertujuan mendorong dan mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan, khususnya melalui berbagai kegiatan dengan wadah Forum Anak di daerah.

“Festival ini sejalan dengan klaster satu Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. Untuk itu, kita sebagai orangtua harus memberikan kesempatan luas bagi anak untuk berpartisipasi dan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Selain itu memastikan anak dapat menyampaikan pandangannya secara bebas sesuai usia dan tingkat kecerdasannya,” Ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam pembukaan Festival hari ini.

Pemenuhan Hak Partisipasi Anak sebagai salah satu dari empat hak dasar anak, terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

200 anak perwakilan Forum Anak dari 34 Provinsi di Indonesia memeriahkan acara festival. Dengan antusias, anak-anak mengikuti berbagai perlombaan, seperti mewarnai dan menggambar. Mereka juga menampilkan berbagai kreativitas dan inovasi, seperti membaca puisi, mendongeng, menari daerah, dan memainkan permainan tradisional.

Menteri Yohana menegaskan, terpenuhinya hak partisipasi anak akan berdampak positif bagi proses tumbuh kembang anak. Mereka akan lebih kuat terhadap berbagai kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi yang mengancam. Dibutuhkan komitmen bersama guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya memberikan kesempatan luas bagi anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kehidupan sosial di lingkungannya.

Pada Festival tersebut, Menteri Yohana melakukan interaksi langsung dengan anak-anak. Dilanjutkan dengan bermain dan bernyanyi bersama, untuk mengembangkan seluruh inovasi dan kreativitas yang mereka miliki.

*JPK Dukung Peningkatan Kualitas ASI

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kalimantan Barat (Kalbar) menyoroti tiga isu penting dalam hal menyusui. Ketiga isu tersebut dianggap penting lantaran berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak serta masa depan generasi Indonesia.

Isu pertama yakni terkait kode etik promosi susu formula (sufor) baik yang dilakukan oleh produsen sufor hingga petugas kesehatan. Ketua AIMI Kalbar Aditya Galih Mastika mengakui bahwa pihaknya kerap mendapatkan laporan terkait adanya upaya untuk promosi sufor bagi anak usia di bawah enam bulan. Bahkan, hal itu dilakukan secara langsung oleh petugas kesehatan. Hal tersebut menurutnya telah melanggar kode etik.

“Ibu-ibu pasca melahirkan pernah dibekali susu formula oleh pihak rumah sakit,” ungkapnya saat diskusi dengan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Kamis (10/5) di Canopy Center.

Promosi produk sufor kerap dilakukan dengan menggaet pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Hal ini pun masih ditemukan di pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. “Masih ada kami temukan pelayan kesehatan yang turut mempromosikan sufor. Bahkan ada yang menjanjikan hadiah kepada petugas kesahatan yang mampu menjual produk-produk sufor tersebt,” ungkap Wakil Ketua AIMI Kalbar, Rizky Pontiviana.

Iklan sufor bagi anak usia di bawah enam bulan memalui media elektronik selama ini memang secara ekspilisit belum ditemukan di media-media cetak dan elektronik. Namun ada upaya-upaya untuk mempromosikan susu pengganti ASI. Padahal menurutnya tidak ada satu produk susu pun yang bisa menggantikan peran ASI.

“Ada itu ptomosi susu hewan yang bilang mendekati kandungan ASI bahkan sama dengan ASI,” ucapnya.

Selayaknya menurut dia, pelayanan kesehatan tidak terlibat dalam promosi sufor. Apalagi yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Selain itu, peran pemerintah menurutnya juga penting agar penegakan terkait kode etik ini dapat dilakukan. Teguran mestinya dilayangkan bagi perusahaan atau pelayanan kesehatan yang melakukan hal demikian agar memberikan efek jera.

Sorotan Kedua yakni ketersedian ruang laktasi yang layak bagi ibu untuk menyusui anak. Adapun sejauh ini diakuinya fasilitas umum telah dilengkapi dengan ruang laktasi. Namun standar raungan yang dikatakan layak, masih jauh dari harapan.

Meski tidak memiliki data secara pasti, namun pihkanya juga mendapatkan laporan adanya perusahaan yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi pegawainya yang menyusui. Padahal hal itu juga telah diatur dalam Pasal 128 UU No.39/2009 Kesehatan yang berbunyi memberikan arahan agar pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus yang dimaksud yakni diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Foto Bersama AIMI Kalbar dan JPK usai menggelar diskusi, Kamis (10/5) di Canopy Center

Adapun sorotan yang ketiga yakni terkait cuti  ibu melahirkan. Selain pasal 128 UU No 39/2009 tentang keseahtan yang mengatur tentang ASI, pasal lain yang mendorong agar ibu diberikan cuti melahirkan terdapat dalam pasal 83 Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

“Walaupun cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, namun negara menyatakan bahwa ibu bekerja dapat terus memberikan asi kepada anaknya dengan memerah dan menyusui selama jam kerja,” tutur Aditya.

AIMI Kalbar berharap ketiga isu ini dapat menjadi sorotan baik pemerintah, instnasi terkait, anggota dewan, pelayanan kesehatan, hingga perusahaan. Dengan memperhatikan kualitas ASI, maka pihaknya meyakini akan tercipta generasi-generasi Indonesai yang berkualitas.

Sementara itu, Wakil Ketua JPK, Nurul Hayat menilai isu terkait ASI perlu menjadi sorotan media. JPK sebagai organisasi yang mewadahi wartawan perempuan di Kalbar menurutnya perlu untuk berkontribusi dalam mengampanyekan pentingnya ASI ke masyarakat.

“JPK juga perlu turut andil dalam mendorong berbagai upaya untuk mendorong ASI yang berkualitas. Sebagai jurnalis, tentu kami akan memberikan porsi pemberitaan terkait hal ini agar menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas, sehingga timbul kesadaran,” pungkasnya.

PERATURAN MENTERI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jakarta (7/5) – Pemerintah terus berupaya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam 10 tahun terakhir berbagai sanksi dalam perundang-undangan siap menjerat para pelaku kejahatan kemanusiaan termasuk diantaranya kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, dan segala jenis kekerasan dan ketidakadilan lainnya.

Selain berfokus pada penjeratan pelaku, Pemerintah juga berfokus pada upaya-upaya pemulihan korban. Perempuan dan anak korban kekerasan biasanya tidak mampu melepaskan jerat trauma atas kejadian yang terjadi. Apalagi sebagian besar kejadian meninggalkan luka fisik yang tidak sepele bahkan mengakibatkan cacat tetap hingga kematian. Pengakuan korban juga seringkali tidak dianggap penting atau diabaikan karena dianggap aib. Karenanya, banyak kasus yang tidak mampu terungkap atau tidak mendapat penanganan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, korban mendapati kenyataan bahwa dirinya terabaikan.

Menindaklanjuti hal-hal diatas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui peraturan ini diharapkan korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhi haknya. UPTD PPA menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat; penjangkauan korban; pengelolaan kasus; penampungan sementara; mediasi; dan pendampingan korban.

Pengaturan baru ini mempedomani pembentukan UPTD PPA yang meliputi: kedudukan tugas dan fungsi; prosedur pembentukan, sumber daya manusia UPTD PPA dan pedoman fasilitas sarana dan prasarana UPTD PPA yang mengacu pada Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Sebagai tindak lanjut penyebarluasan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemen PPPA akan melakukan sosialisasi berupa tatap muka maupun menggunakan media publikasi, salah satunya saat ini telah dapat diunduh melalui laman jdih.kemenpppa.go.id.

Women sharing adalah salah satu projek dari komunitas para wanita karir zaman now yang digarap untuk wadah para wanita karir di dalam sebuah grup whatsapp wanita karir zaman now itu sendiri. Tujuannya kita bisa berbagi dan mengenal karir waita lain tanpa harus terjun dan mengubah karir kita saat ini.

Pada bulan ini akan ada sharing dari 6 wanita dengan karirnya masing-masing yaitu ada guru,youtober,blogger,fotografer,broadcaster dan womenpreneur. Karir yang digeluti membuat para wanita ini memiliki personal branding masing-masing yang menjadi identitas mereka bergaul dilingkungannya.

Seorang youtuber cantik dan paling muda diantara narasumber ini memulai karirnya sebagai youtuber sejak beberapa tahun lalu. Wanita canti yang masih duduk di bangku sma ini sangat creatif mengarap konten youtobe-nya dan membuat banyak orang ikut menonton dan mengscriber akun youtobenya dan dia bernama Chelsy.

Selain Chelsy yang masih duduk di SMA ada seorang guru yang luar biasa, mengapa luar biasa, bunda ami sapaannya. Beliau sangat demokratis dalam mengarahkan anak-anaknya sehingga saat ini anak-anaknya  sukses mengambil studi di luar Kalimantan dan sempat mengikuti pertukaran mahasiswa di luar negeri. Lebih salutnya tugas sebagai seorang guru dan istri tidak pernah terlupakan bahkan di sekolah dan sahabat seusianya bunda ami sangat disayang serta mampu menjadi sahabat buat semua orang termasuk untuk semua anak-anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan.

Naraumber lainnya ada Rizka Edmanda, yang kerap dipanggil Rizka. Beliau asli Pontianak, namun saat ini ikut suami ke Pangkalan Bun. Rizka pernah menjadi Putri Indonesia favorit kepulauan Kalimantan Barat 2014 dan saat ini beliau rajin menulis blog mengisi kegiatan saat hamilnya dan memenangkan berbagai kompetisi lomba blog tersebut.

Wanita Karir lain yang akan berbagi seorang ibu muda yang suka banget memotret dan di potret. Beliau memiliki studio foto dan experimennya di dunia fotografi begitu luar biasa, mulai dari makanan, bayi hingga penataan untuk area foto itu sendiri serta dikreasikan dari tangan lentiknya. Beliau adalah Olivia Nurul Hillary, atau dipangil dengan Oliv.

Beranjak dari dunia fotografi kita ke karir bercuap-cuap di studio radio. Ada Ery, wanita hitam manis yang lincah dan pandai dalam mengolah kata-kata yang akan dilontarkan ketika akan siaran di radio. Beliau juga merupakan anggota dari Jurnalis Perempuan Khatulistiwa.

Terakhir ada womenpreneur yang suka berbagi tentang ide binis dan public spekaing. Di Kalbar terlibat dibeberapa organisasi dan memiliki binis sekolah public speaking. Dia akan berbagi tentang kepercayaan diri dan personality wanita karir.

Melalui wadah ini di harapkan wanita karir zaman now ini mampu menjadi tapakan awal wanita luar biasa diluar dan seimbang juga dalam mendidik anak dan berbaktipada suami juga orang tua.