Bawaslu Pontianak Dongkrak Partisipasi Perempuan di Pilkada Serentak 2024

PONTIANAK –Puluhan peserta yang tergabung dalam sejumlah organisasi Perempuan di Kota Pontianak dan sekitarnya, Jumat (23/8) mengikuti Rapat Koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan partisipatif tahun 2024 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pontianak di Hotel Golden Tulip.

Salah satu tujuan utama kegiatan ini yakni untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak.

Ketua Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan menekankan pentingnya peran perempuan dalam pemilu, tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas partisipatif. “Kami menilai peran dan keterlibatan perempuan dalam proses pemilu juga sangat krusial. Dan kami berharap nantinya kaum perempuan bisa lebih aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu, terutama di Kota Pontianak tahun ini,” ucap Ridwan, Jumat (23/8) saat memberikan sambutan Rakor Pengawasan penyelenggaraan pemilihan partisipatif tahun 2024 di Hotel Golden Tulip.

Menurutnmya, Rakor tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kota Pontianak meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada tahun 2024. Dengan menggandeng organisasi perempuan, Bawaslu Pontianak lanjutnya berharap dapat menggerakkan basis perempuan untuk turut serta dalam mengawasi setiap tahapan pemilu dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu narasumber Rakor, Ketua KPU Kalbar periode 2013-2018, Umi Rifdiyawaty menilai perempuan juga memiliki kedaulatan penuh atas dirinya dalam menentukan pilihan kepala daerah pada Pilkada serentak di tahun ini. “Karena perempuan berdaulat penuh pada hak pilihnya. Jadi jangan asal dan harus cerdas dalam menentukan hak pilihnya,” kata Umi.

“Dalam menentukan pilih, bisa saja kita lihat dari hasil kinerjanya, bagi calon yang sudah pernah menjabat lihat hasil kerja sebelumnya, kalau baik kasi reward tapi kalau buruk berikan punishment,” ujarnya. Namun, Bila calonnya yang belum pernah menjabat, maka kata Umi, bisa dilihat track recordnya dan perhatikan betul bagaimana kehidupan sehari- hari dan latar belakangnya.

Berdasarakan data yang dimiliki KPU Kota Pontianak, kata Umi, saat ini pemilih Perempuan tercatat lebih banyak dari pemilih laki-laki. “Pemilih perempuan berdasarkan data terakhir dari KPU Kalbar tercatat 51,1 persen, sedangkan pemilih laki-laki 48,9 persen,” jelasnya.

Umi juga mengingatkan perempuan jangan hanya berpartisipasi saja tapi tidak dapat kontribusi apa-apa. Dia berpesan agar perempuan memahami setiap proses dan tahapan dalam pemilihan. Satu hal juga yang harus diingat perempuan harus berani menolak politik uang. “Tidak ada pemakluman untuk politik uang,” tegasnya.

Sementara itu, para peserta Rakor yang terdiri dari berbagai organisasi perempuan menyambut baik inisiatif Bawaslu ini. Salah satu peserta Rakor pengawasan penyelenggaraan pemilihan partisipatif, perwakilan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Kota Pontianak, Agnes Wahyu Rini menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, serta berkomitmen untuk mengedukasi anggota dan komunitas mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. “Kami siap menjadi bagian dari perubahan, dan akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan hak-hak perempuan dalam pemilu terpenuhi,” ucap Agnes Wahyu Rini.